Kemenkes-TNI Atasi Masalah Kesehatan di Daerah Tertinggal

Kementerian Kesehatan RI bermitra dengan TNI melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), memiliki fokus utama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

“Kesehatan adalah utama dan merupakan ujung tombak karena dengan kesehatan, kita bisa berpendidikan, kita bisa sejahtera”, tutur Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), seperti pada keterangan resmi yang diterima

Adapun kegiatan TMMD yang dapat dilakukan antara lain berupa bakti fisik dan non fisik. Kegiatan bakti fisik, antara lain melalui pemeriksaan kesehatan dan pengobatan massal; sanitasi, kesehatan lingkungan, taman obat keluarga, pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kesehatan dan unit kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) di Desa sasaran.

Sementara itu, kegiatan bakti non fisik, antara lain berupa sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan ibu dan anak, gizi, penyakit tidak menular, penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan Keluarga Berencana

Dalam sambutannya, Menkes menyatakan bahwa Program Indonesia Sehat sebagai arah pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 memiliki tiga pilar utama utama yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Secara khusus, penerapan paradigma sehat difokuskan pada upaya promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan lintas sektor.

“Dibutuhkan perubahan mindset masyarakat untuk berperilaku hidup yang sehat”, tambah Menkes.

Kolaborasi melalui kegiatan TMMD ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), sebuah gerakan nasional dalam rangka penguatan paradigma pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif rehabilitatif, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat.

GERMAS tidak hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan, namun perlu dukungan dan pelibatan seluruh komponen bangsa dari berbagai lintas sektor yang melaksanakan secara bersama-sama, terencana dan terus menerus.

Menurut Menkes, GERMAS perlu digaungkan sebagai salah satu perwujudan dari revolusi mental. Dalam sambutannya, Menkes juga menyoroti permasalahan sanitasi dan air, pentingnya gizi untuk generasi, serta banyaknya kasus penyakit tidak menular (PTM) yang menyebabkan beban pembiayaan kesehatan yang besar. Pada kesempatan tersebut, Menkes menekankan pentingnya kerja sama dalam menyehatkan masyarakat Indonesia.

“Kemenkes tidak akan mungkin mampu menghadapi banyaknya permasalahan kesehatan sendirian, perlu bantuan dan kerja sama banyak pihak untuk menyelesaikan permasalahan”, imbuh Menkes.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sendiri merupakan salah satu gerakan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk masyarakat tertinggal atau terpencil sebagai wujud Operasi Bakti TNI. Kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 4 Juli hingga 2 Agustus 2017 di 58 Kabupaten atau Kota, yang terdiri dari 60 kecamatan atau 92 Desa.

Salah satu contoh kegiatan yang diusung dalam TMMD tahun 2017 yaitu Gerakan Masyarakat Membangun Satu Juta Jamban untuk Keluarga Indonesia yang disingkat “GEMA SANG JUARA”. Hal ini sejalan dengan program pemerintah bahwa pada tahun 2019 tidak ada lagi Masyarakat Indonesia yang Buang Air Besar sembarangan.

“Hal ini dilatarbelakangi kondisi sanitasi masyarakat Indonesia sebanyak lebih kurang 32 juta rumah tangga di Indonesia masih belum mempunyai jamban yang sehat,” tambah KSAD Jenderal Mulyono.

Persoalan Sanitasi di Singkil Harus Diselesaikan

Sanitasi merupakan hal sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat dalam cakupan kebutuhan air bersih, ketersediaan jamban, persampahan dan tidak terdapatnya perumahan kumuh. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, Indonesia saat ini menduduki urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi terburuk. Sekitar 100 juta dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang baik. Hal ini menjadi tugas penting pemerintah dalam berupaya memaksimalkan target 100-0-100 dalam sistem sanitasi Indonesia.

Jika melihat sistem sanitasi kabupaten kota khusunya di wilayah Aceh Singkil yang memiliki akses sanitasi masih sangat rendah, hanya mencapai sekitar 20 % dari standar yang ditetapkan. Pengelolaan sanitasi di Aceh Singkil secara umum tidak ditangani secara baik dan terkoordinir. Sehingga berbagai macam masalah terjadi. Daerah yang akses sanitasinya paling parah ialah Kecamatan Singkil.

Permasalahan yang paling mendasar dalam akses sanitasi Aceh Singkil pada saat ini adalah masalah banjir, yang masih menjadi “PR” besar dan belum terpecahkan secara konkrit, sehingga banjir Aceh Singkil tetap terjadi dari tahun ke tahun. Lebih dari 50 % wilayah Aceh Singkil rawan akan terjadinya banjir. Sehingga perlu adanya pembangunan infrastruktur drainase yang lebih bagus. Mulai dari saluran tersier, sekunder dan primer yang dilengkapi dengan bangunan rumah pompa untuk mengatur debit air yang akan dialirkan ke badan air atau laut.

Permasalahan yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia yaitu masalah sampah. Kabupaten Aceh Singkil merupakan penghasil sampah yang cukup banyak, bersumber dari rumah tangga, pasar, kantor, rumah sakit, wisata alam. Namun sistem pengelolaan sampah belum dilakukan secara maksimal, optimal, dan terstruktur dari pembuangan sampah ke kontainainer, TPS, pengangkutan, TPA. Perlu dibuat bank-bank sampah di desa-desa dan sekolah-sekolah, agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola.

Penerapan pengelolaan sampah masih menerapkan paradigma lama. Hal ini perlu dilakukan sistem pengelolaan sampah secara paradigma baru di wilayah Aceh Singkil (kumpul, pilah, olah, angkut, buang) dan penerapan sistem 5R. Jika program ini dilakukan, sampah yang dihasilkan kabupaten tersebut akan berkurang dan mengalami penurunan timbunan. Dan menjadi suatu keuntungan terhadap masyrakat setempat dalam mendaur ulang sampah yang menjadi nilai ekonomis sehingga membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat sekitar.

Melalui pembangunan Sustainable Development Goal (SDG) untuk sanitasi perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Agar sistem sanitasi dapat selesaikan dan diatasi secara baik. Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah Aceh Singkil di bawah kepemimpinan DulSaza dalam memperhatikan permasalahan sistem sanitasi. Pemerintah harus berkomitmen dan menjalin kerja sama antar masyarakat setempat untuk mengatasi permasalahan sanitasi sehingga mampu mensejahterakan masyarakat melalui program tersebut. Bila sanitasi baik maka  lingkungan akan bebas dari sumber penyakit & generasi akan lebih cerdas.

Sanitasi Aman Ciptakan Perilaku Hidup Sehat dan Higienis

Perilaku hidup bersih sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak diterpa berbagai penyakit. Salah satu penerapan hidup bersih yaitu dengan menyadari sanitasi pembangunan jamban dan memperhatikan air bersih yang digunakan sehari-hari. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan terus menyosialisasikan pentingnya air minum bersih, sanitasi yang aman, perilaku higienis, dan pembangunan sepiteng ideal.  

“Pengelolaan sanitasi yang aman salah satunya jamban sehat dengan tangki septik, dan air minum bersih yang memenuhi aspek 4K yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan,” kata Tanti Rohilawati, SKM., M.Kes., selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi saat Bincang Sehat di Radio Dakta, Jumat (6/7).

Pembangunan sepiteng juga harus diperhatikan salah satu indikatornya adalah kedap udara baik di samping atau di bawah bangunannya, jarak antara sumber mata air dengan sepiteng 10 m, lubang ventilasi, dan lainnya. Peran pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap sanitasi dengan cara menyosialisasikannya melalui puskesmas, kemudian masing-masing puskesmas di berbagai daerah menyampaikannya ke masyarakat. Program pembanguan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga termasuk indikator dalam pembangunan sepiteng yang sehat. 

dr Pevi yang hadir juga saat talk show menyampaikan, pentingnya perilaku hidup sehat dengan sanitasi pembangunan jamban sangat perlu diperhatikan agar menghindari penyakit yang dapat terjadi akibat lingkungan kotor. “Dampak dari penyakit lingkungan kotor yaitu diare, types yang bersentuhan dengan udara, dan stunting merupakan penyakit pertumbuhan yang tidak normal,” ungkapnya. 

Selain itu, hadir juga saat talk show USAID IUWASH PLUS, merupakan komunitas yang mendukung program pemerintah dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan perilaku bersih. Governance Specialist USAID IUWASH PLUS, Kartika Hermawati menyampaikan pihaknya mendukung kegiatan yang dilakukan Dinkes Kota Bekasi terkait penyuluhan dan pendampingan masyarakat mengelola wilayahnya dari aspek air minum dan sanitasi.