Menteri Marwan Minta Pembenahan Sarana Pengelolaan Air Desa

Mendekati musim hujan di Tanah Air, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Marwan Jafar mengimbau masyarakat desa tetap waspada. Menteri Marwan juga meminta para warga tersebut membuat sarana pengelolaan air. Tujuannya untuk langkah antisipasi meningkatnya debit air pada musim hujan. “Musim hujan ini anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai musim hujan menjadi bencana gara-gara ulah kita sendiri yang tidak membat sarana untuk mengelola air,” ujar Menteri Marwan di Jakarta, Selasa (1/12/2015). Menteri Marwan mengingatkan bahwa ada sejumlah desa yang rawan tertimpa bencana di musim hujan, baik berupa banjir, genangan-genangan air, longsor, termasuk gagal panen akibat genangan air di sawah-sawah. “Ini semua harus diantisipasi. Buatlah drainase atau saluran air desa yang baik.

Masyarakat harus menjaga kebersihan desa dan sungai-sungai,” ucapnya. Menurut Menteri Marwan, membuat embung atau bak besar penadah air hujan juga sangat perlu dilakukan. Khususnya, bagi desa-desa yang kerap mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Dengan adanya wadah penapungan air hujan, akan ada tabungan air yang bisa dimanfaatkaan pada musim kemarau kelak. “Prinsipnya desa-desa harus kreatif membangun infrastruktur. Gunakanlah Dana Desa untuk hal-hal strategis yang dibutuhkan desa. Misalnya membenahi saluran air, membuat embung desa, sarana jalan, dan sebagainya,” kata Menteri Marwan menegaskan. Kabar gembira Menteri Marwan lebih lanjut mengingatkan ada kabar gembira soal Dana Desa 2016. Tahun depan, Dana Desa dinaikkan jumlahnya dua kali lipat dibanding 2015 menjadi Rp 47,6847 triliun.

Dengan dana sebesar ini, rata-rata per desa bisa mendapat Rp 643,6 juta. Menteri Marwan berpendapat Dana Desa  bisa menjadi anugerah, sekaligus tantangan bagi masyarakat desa memanfaatkannya secara maksimal. Pada 2017, Dana Desa akan dinaikkan lagi menjadi Rp 81,1843 triliun. Sehingga, rata-rata per desa akan mendapat Rp 1,09 miliar. “Dana Desa ini adalah amanat UU No.6/2016 tentang Desa dan bagian penting dalam penguatan desa. Kita berikhtiar agar desa lebih cepat maju, karena dari 74.093 desa di Indonesia, 20.175 (27,23 persen) adalah desa tertinggal, 51.014 (68,85 persen) adalah sesa berkembang, dan hanya 2.904 (3,91 persen) masuk kategori desa maju. Butuh kerja keras yang melibatkan langsung masyarakat desa secara aktif,”  Menteri Marwan. Menteri Marwan, lalu, kembali mengingatkan tentang tiga prioritas penggunaan Dana Desa.

Yang paling utama adalah untuk membangun infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana desa. Pos tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pengembangan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pembangunan sarana prasarana produksi di desa. Prioritas kedua adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengembangan dan pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Adapun prioritas ketiga Dana Desa  adalah pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi pendirian dan pengembangan BUMDesa, pembangunan pasar desa dan kios desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, keramba jaring apung dan bagan ikan, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pengembangan dan pengelolaan energi mandiri, pengembangan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan desa wisata, serta pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pemerintah Kejar Target Sanitasi Air Bersih untuk Masyarakat Tak Mampu.

Peluncuran Program Nasional Universal Access (UA) tahun 2019 dengan capaian target 100 persen akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan komitmen pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG).

Di Indonesia sendiri masalah kesediaan air bersih dan sanitasi bukanlah suatu hal yang dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Peningkatan koordinasi dalam pencapaian penyediaan air minum dan sanitasi ini diwujudkan melalui suatu kelompok kerja (POKJA) atau gugus tugas percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

Dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi, Presiden telah menunjuk Menko PMK sebagai ketua gugus tugas sekaligus pengarah. Dan belum lama ini, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus, Wijanarko Setyawan memimpin rapat koordinasi (Rakor) penyediaan air bersih dan sanitasi pada kawasan perdesaan, transmigrasi dan daerah 3T (daerah terluar, tertinggal, dan terdepan).

Rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat lt. 6 gedung Kemenko PMK ini bertujuan untuk membahas langkah dan upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia terutama yang tinggal di  kawasan perdesaan, transmigrasi dan daerah 3T.

Hadir pada kesempatan itu Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) serta Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang sekaligus memberikan paparan mengenai penyediaan air bersih dan sanitasi di Indonesia.

Dalam paparannya, POKJA AMPL menjelaskan saat ini sudah ada kurang lebih  dua program yang dijalankan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi. Program-program itu diantaranya Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang merupakan platform air minum dan sanitasi perdesaan yg saat ini sudah berjalan di tahap ketiga dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Sementara menurut paparan Direktur Eksekutif AKKOPSI, Josrizal Zain, PPSP adalah program nasional yang dimiliki pemerintah dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK). SSK merupakan dokumen cetak biru berisi pembangunan sanitasi sebuah kota/kabupaten yang komprehensif.

“Saat ini sudah ada sebanyak 465 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki SSK,” tambah Josrizal.

Usai paparan, Wijanarko selaku pimpinan Rakor meminta setiap peserta yang hadir untuk memberikan tanggapan dan sarannya dalam percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi ini. Turut hadir pula perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR serta Bappenas. 

18 Kampung Dapat Program Air Minum dan Sanitasi

Barong Tongkok, Kutai Barat (ANTARA Kaltim) – Sebanyak 18 kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada tahun 2017 mendapat bantuan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dari empat kementerian.

“Ada beberapa tahapan yang dilalui untuk memperoleh bantuan Pamsimas, diantaranya adalah pengajuan surat minat dan proposal dari kampung guna diverifikasi tingkat kabupaten sebelum diserahkan ke pusat,” ujar seorang Tim Fasilitator Masyarakat Pemberdayaan (TFMP) Kabupaten Kutai Barat Sumarno di Barong Tongkok, Kamis.

Tahapan selanjutnya adalah seleksi proposal yang dilanjutkan dengan penetapan calon kampung sasaran, kemudian pemicuan perubahan perilaku masyarakat kampung seperti komitmen tidak membuang kotoran di sungai, komitmen penerapan sanitasi atau hidup bersih dan sehat mulai sekolah, kantor desa, hingga lingkungan masyarakat.

Kemudian bupati mengusulkan ke pusat sebagai calon daerah sasaran Pamsimas dengan ketentuan, pemkab menyediakan anggaran dari APBD sebesar 20 persen dari total nilai program Pamsimas sebagai bentuk komitmen bahwa daerah bisa bersungguh-sungguh menjalankannya.

Selain itu, kampung yang menjadi sasaran Pamsimas juga harus melengkapi syarat tertentu seperti wajib menyisihkan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) minimal 10 untuk tambahan menjalankan program, termasuk program prioritas kampung adalah yang terkait dengan kebutuhan air bersih dan sanitasi.

Marno melanjutkan, kampung yang mendapat program Pamsimas adalah di Kecamatan Long Iram ada dua kampung, Kecamatan Bentian Besar dua kampung, Kecamatan Tering satu kampung, Melak satu kampung, Manoor Bulatn dua kampung, Jempang tiga kampung, Muara Pahu satu kampung, Penyinggahan satu kampung, dan Kecamatan Siluq Ngurai ada tiga kampung.

Sedangkan empat kementerian yang membantu pengembangan Pamsimas di Kutai Barat adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

Ia melanjutkan nilai bantuan untuk mewujudkan Pamsimas berkisar antara Rp245 juta hingga Rp350 juta per kampung. Perbedaan nilai karena melihat dari berbagai sisi seperti jenis sumber air yang dimanfaatkan apakah langsung dari air terjun atau memanfaatkan sungai, termasuk terkait dengan jarak antara sumber air ke tempat tandon penampungan air, dan kriteria lain.

Sementara dalam penerapannya diutamakan dapat memanfaat sumber air gravitasi jika di kampung tersebut memiliki air terjun. Jika tidak ada air terjun, maka memanfaatkan air sungai bersih dan tetap difilter sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga.

“Saat ini baru ada tiga kampung yang sudah bisa memanfaatkan air bersih dari Program Pasimas ini, sementara kampung lainnya masih dalam proses penyelesaian. Namun kami targetkan paling lambat akhir tahun ini semua pekerjaannya tuntas sehingga warga bisa mendapat pelayanan air bersih,” ucap Marno.