Dukung Sanitasi Lingkungan, Warga Biha Distrik Makimi Buat SPAL

(Pembuatan SPAL di Puskesmas Legari Nabire)

Nabire – Sanitasi pada umumnya masih menjadi permasalahan di masyarakat terutama penggunaan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah). Sebagian besar menganggap SPAL belum menjadi kebutuhan utama terutama di pedesaan.

Padahal, SPAL merupakan salah satu indikator lingkungan yang sehat selain tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan secara aman, mengelola sampah dengan benar, dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Berkaitan dengan hal ini, warga kampung Biha SP1, Distrik Makimi, melaksanakan kerja bakti pembuatan saluran pembuangan air limbah di depan UPTD Puskesmas Legari.

Kerja bakti tersebut dilaksanakan rabu pagi (18/09). Kegiatan ini sendiri telah dimulai sejak awal September lalu.


Hadir dalam kegiatan kerja bakti ini, anggota Babinsa Koramil 1705-04/Napan, jajaran Staf Puskesmas Legari serta warga kampung Biha.

Puskesmas Legari sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di Distrik Makimi, sepakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan agar bisa terhindar dari penyakit berbasis lingkungan. Hal ini dilakukan dengan membuat inovasi dalam bidang kesehatan yaitu pembuatan SPAL.

Maksud dilaksanakannya pembuatan saluran pembuangan air limbah ini agar air buangan sisa pemakaian dapat tersimpan atau meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan sekitarnya.

Warga sekitar sangat mendukung pembuatan SPAL ini.

Kurangi Dampak Sanitasi Lingkungan, Dinsos Bangun 1000 MCK

Bangunan Dam Sungai Jagir

Selain penanganan orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Dinas Sosial (Dinsos) juga memiliki program kepedulian terhadap lingkungan warganya, salah satunya pembuatan MCK. Program ini, dibuat karena sebagian besar warga surabaya masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan tinja/kotoran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Supomo menjelaskan, program pembangunan MCK merupakan bentuk kepedulian dan kerjasama antara Dinsos dan Dinkes terhadap kebersihan sanitasi lingkungan. “Harapannya ke depan supaya mereka tidak lagi buang BAB ke sungai, sehingga tidak membuat cepatnya sedimen (pengendapan) pada sungai,” kata Supomo, Kamis (04/01/17).

Saat ini, lanjut Supomo, Pemkot beserta jajaran terus berupaya menggugah kesadaran masyarakat secara berjenjang untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari hasil survey, kata dia, masih banyak warga surabaya yang belum memiliki tempat pembuangan sendiri. “Nanti di PAK akan ditambahi lagi,” imbuhnya.

Kendati demikian, Supomo mengaku bahwa pembangunan MCK dalam waktu dekat sifatnya dibuat situasional. Artinya, apabila setiap rumah tidak bisa dibuatkan septic tank, maka akan dibuatkan komunal (septi tank dengan ukuran yang lebih besar). “Diharapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan semacam ini, warga surabaya lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ungkap Kadinsos.

Lebih lanjut, Supomo menyampaikan beberapa syarat yang harus di penuhi warga Surabaya apabila ingin mengajukan bantuan pembangunan MCK. “Ajukan dulu ke dinsos, selanjutnya akan kita lakukan verifikasi untuk meihat apakah warga tersebut asli penduduk Surabaya, warga tidak mampu dan terakhir memastikan status kepemilikan rumah miliknya sendiri,” urainya.

Adapun data yang dihimpun dari Dinsos di tahun 2017 terdapat sekitar 200 MCK yang sudah dibagun. Sedangkan tahun 2018, Dinsos menargetkan 1000 MCK selesai dengan alokasi dana per tiap unit jamban sebesar Rp 3 juta.

Pemkot Gelar TFL Sanitasi Lingkungan, Wujudkan Ambon Tanpa Pemukiman Kumuh

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar pelatihan tenaga fasilitator lapangan (TFL) dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat yang berlangsung di Hotel Everbtight Ambon, Senin (26/3). Pelatihan dikuti 26 peserta diantaranya, 13 tenaga teknis dan 13 tenaga non teknis.

Asisten III Pemkot Ambon Romeo Soplanit dalam sambutannya mengungkapkan, program sanitasi lingkungan saat ini menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, disebutkan bahwa salah satu skala prioritas  pembangunan nasional yakni mendorong terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, Kota Ambon merupakan salah satu yang menjadi prioritas nasional untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. Menurutnya, kota Ambon merupakan kota yang tumbuh dari desa-desa adat sebagai Ibukota Provinsi Maluku, yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, maupun pendidikan.

“Hal tersebut sangat menarik pendatang yang berkunjung bahkan mendiami kota ini, sehingga mempersempit ruang kota yang memiliki topografi landai dan berlahan sempit karena diapit  oleh perbukitan dan laut,” terangnya.

Kondisi tersebut menurut Soplanit sangat berdampak semakin betambahnya kawasan pemukiman di pesisir pantai dan sungai di Kota Ambon. Ia berharap, dengan pelatihan ini semua ilmu dan pengalaman dari pemerintah pusat dapat di transferkan ke daerah sehingga peserta  mengaktualisasikan dalam tugas untuk mewujudkan Ambon tanpa pemukiman kumuh. (IAN)