Peraturan Detail Septic Tank Ideal dan Jarak Aman dengan Sumur Baca selengkapnya di artikel “Peraturan Detail Septic Tank Ideal dan Jarak Aman dengan Sumur”

Setiap rumah maupun bangunan, terutama yang menjadi tempat aktivitas banyak orang, sangat penting untuk memiliki septic tank atau tanki septik yang aman. Sebagai tempat penampungan dan pengolahan tinja sementara, keberadaan septic tank penting untuk mencegah penularan penyakit dan penyebaran bakteri. Selain itu, septic tank juga solusi mencegah timbunan tinja mencemari air dan lingkungan. Pemerintah juga sudah membuat peraturan tentang septic tank. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2014 tentan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Berdasarkan lampiran dalam Permenkes tersebut, setiap jamban perlu dilengkapi dengan fasilitas septic tank. Adapun septic tank adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai tempat penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik. Sedangkan bagian cairnya keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang atau sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan itu. Sedangkan menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017, septic tank harus kedap air. Septic tank juga perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk-keluar serta harus dikuras isinya, untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Limbah dari septic tank itu dikirim ke Instalasi Pengoalhan Lumpur Tinja (IPLT). Ketentuan SNI 2398:2017 lainnya mengharuskan septic tank memiliki bagian penampungan dan pengolah air limbah dengan kecepatan aliran lambat. Tujuannya memberia kesempatan pengendapan benda padat agar terjadi penguraian menjadi bahan larut air dan gas. Air yang keluar dari septic tank harus dialirkan ke tempat pengolahan lanjutan yang bisa berupa tiga macam bentuk, sesuai dengan kondisi lokasi: Bidang resapan, sumur resapan pada daerah air tanah rendah Sistem penyaringan dengan up flow filter pada daerah air tanah tinggi Taman sanita pada daerah air tanah rendah dan air tanah tinggi SNI 2398:2017 pun mengatur jarak minimal yang aman antara lokasi tempat pengolahan septic tanc dengan sumur dan bangunan. Detail ketentuannya adalah sebagai berikut: Jarak minimal sumur resapan septic tank dengan sumur air bersih adalah 10 meter, dengan bangunan atau rumah 1,5 meter, dan dengan sumur resapan air hujan 5 meter. Jarak minimal up flow filter septic tank dengan sumur air bersih, bangunan/rumah, dan sumur resapan air hujan, masing-masing adalah 1,5 meter. Jarak minimal Taman Sanita septic tank dengan sumur air bersih, bangunan/rumah, dan sumur resapan air hujan, masing-masing adalah 1,5 meter. Sedangkan bentuk dan ukuran tangki septik berdasarkan ketentuan SNI 2398:2017 adalah sebagaimana perincian di bawah ini: 1. Septic tank berbentuk segi empat dengan perbandingan panjang dan lebar 2:1 sampai 3:1. Minimal, lebar Septic tank 0,75 meter, panjang 1,5 meter, dan tingginya 1,5 meter, termasuk ambang batas 0,3 meter. 2. Volume atau ukuran septic tank harus sesuai dengan jumlah pemakai. 3. Ketentuan ukuran septic tank jenis tercampur (tinja bercampur dengan limbah rumah tangga), berdasarkan jumlah pemakai: Jumlah pemakai 5 orang: volume 2,1 meter kubik (panjang 1,6 m, lebar 0,8 m dan tinggi 1,6 m) Jumlah pemakai 10 orang: volume 3,9 meter kubik (panjang 2,1 m, lebar 1,0 m dan tinggi 1,8 m) Jumlah pemakai 15 orang: volume 5,8 meter kubik (panjang 2,5 m, lebar 1,3 m dan tinggi 1,8 m) Jumlah pemakai 20 orang: volume 7,8 meter kubik (panjang 2,8 m, lebar 1,4 m dan tinggi 2 m) Jumlah pemakai 50 orang: volume 19,4 meter kubik (panjang 4,4 m, lebar 2,2 m dan tinggi 2 m) 4. Ketentuan ukuran septic tank jenis terpisah (khusus tinja dan urin), berdasarkan jumlah pemakai: Jumlah pemakai 10 orang: volume 1,66 meter kubik (panjang 1,6 m, lebar 0,8 m dan tinggi 1,3 m) Jumlah pemakai 15 orang: volume 2,5 meter kubik (panjang 1,8 m, lebar 1,0 m dan tinggi 1,4 m) Jumlah pemakai 20 orang: volume 2,9 meter kubik (panjang 2,1 m, lebar 1,0 m dan tinggi 1,4 m) Jumlah pemakai 50 orang: volume 5,2 meter kubik (panjang 3,2 m, lebar 1,6 m dan tinggi 1,7 m) Detail gambar dan spesifikasi bahan septic tank yang ideal menurut peraturan dalam SNI 2398:2017 bisa dilihat melalui link di bawah ini.

Menuju Tanah Karo Bebas Sanitasi Buruk

Keadaan lingkungan, faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik adalah variabel yang mendapatkan perhatian dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat atau dapat menentukan baik buruknya status derajat kesehatan masyarakat dan buruk atau tidaknya sanitasi. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. Sanitasi menciptakan segala sesuatu yang higienis dan kondisi yang menyehatkan. Tujuan sanitasi ini adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan suatu tempat atau benda yang sehat sehingga tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan hidup. Maka dari hal tersebut sangat penting untuk menerapkan sanitasi disetiap daerah. Kabupaten Karo terdiri dari 269 Desa/Kelurahan dan terletak di Dataran Tinggi Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Secara geografis terletak diantara 250′ – 319′ Lintang Utara dan 9755′- 9838′ Bujur Timur. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik dan letusan gunung api. Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 120 — 1400 meter di atas permukaan laut.  Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan, sayuran dan bunga-bungaan dan mata pencarian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian pangan, hasil hortikultura dan perkebunan rakyat. Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749 Ha atau 60,99 persen dari luas Kabupaten Karo. Secara administrasi, Kabupaten Karo dibagi atas 17 kecamatan Penyebab sanitasi buruk di kabupaten Karo Kondisi lingkungan di kabupaten karo pada beberapa daerah dapat dikatakan menurun dan masih jauh dari kata baik. Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertambahan jumlah penduduk yang akibatnya semakin banyak penyebaran penduduk yang membuat dibukanya wilayah baru yang kurang tersedianya sarana dan prasarana sanitasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan penyebaran penduduk ke wilayah yang lebih luas juga menyebabkan jumlah timbulan sampah meningkat setiap tahunnya. Faktor lain adalah perilaku hidup masyarakat yang relatif kurang kondusif terhadap program sanitasi atau dapat dikatakan masih minimnya tingkat kesadaran antar masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Sebagai contoh masyarakat lebih suka menggunakan sarana alam seperti sungai dari pada menggunakan sarana yang sudah tersedia. Maka dari itu perlu dilakukan perubahan pada kebiasaan dan prilaku masyarakat. Dampak sanitasi buruk Dari kedua faktor tersebut tentunya dapat mengakibatkan penurunan pada kualitas air permukaan, yang dimana air merupakan sumber utama yang paling penting untuk kebutuhan masyarakat. Seperti yang tercantum pada “buku putih kabupaten karo” menurunnya kualitas air dikarenakan masuknya air limbah, sampah padat dan tinja ke badan air. Hal ini disebabkan karena limbah cair domestik masih dikelola secara individual. Sistem komunal mandi, cuci dan kakus (MCK) telah dilaksanakan dibeberapa tempat melalui program SANIMAS tetapi belum menjangkau seluruh pemukiman padat sehingga perlu dilaksanakan di lokasi lain. Limbah cair yang berasal dari industri, hotel, dan rumah sakit baik yang sudah memiliki fasilitas IPAL apalagi yang belum juga memberi kontribusi bahan pencemar. Hal ini menyebabkan Biologycal Oxygent Demand (BOD) dan Chemical Oxygent Demand (COD) meningkat sedangkan Dissolved Oxygent (DO) menurun; sehingga air permukaan dibeberapa tempat sudah berbau busuk dan berwarna kehitam-hitaman, kandungan mikroorganismen pada badan air tersebut meningkat serta terjadinya pendangkalan sungai. Dari sisi lain  kesulitan mendapatkan area tempat pengelolaan sampah sementara (TPS) mempengaruhi ketersediaan jumlah TPS yang ada di masyarakat. Hal ini memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk membuang sampah sembarangan terutama pada badan air, selain karena perilaku masyarakat itu sendiri yang suka membuang sampah seenaknya. Solusi dan Penutup  Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintahan maupun masyarakat . Untuk menjaga sanitasi adalah faktor yang sangat penting karena dampak yang dihasilkan tidaklah main-main. Dampak yang sangat besar dihasilkan dari sanitasi yang buruk adalah masalah kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kerjasama pemerintah dan kesadaran masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan sanitasi yang baik harus diawali dengan kesadaran kuat dari masyarakat untuk membantu mewujudkan sanitasi yang baik dimulai dari hal-hal yang kecil seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat dan memperhatikan kebersihan lingkungan. Dari segi pemerintahan juga dapat lebih diterapkan peraturan dan program yang sudah dibuat untuk lebih dikembangkan terutama pada penambahan tempat pembuangan sampah akhir pada setiap pemukiman. Untuk lebih memperhatikan dan memonitoring setiap perusahaan yang banyak mengeluarkan limbah dapat diatasi secara tuntas.

Dairi Menuju Sanitasi Dan Pengolahan Air Yang Bersih

Persoalan air bersih di Kabupaten Dairi bukanlah hal baru, banyaknya keluhan warga mengenai kurangnya distribusi air bersih dan sulitnya memperoleh air  bersih. Dan sebagian masyarakat di desa mengeluhkan tak dapat menikmati air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Banyak dan masyarakat lebih memilih menggunakan sumur bor, mata air dan penampungan air hujan, sehingga menyebabkan permukaan air sumur di Kabupaten Dairi menurun bahkan kering. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi mengenai Sumber air tahun 2016 memaparkan Data, warga yang masih menggunakan mata air sebanyak 29,97 % pada tahun 2016, warga yang menggunakan penampungan air hujan sebanyak 11,54 %, warga yang menggunakan sumur bor sebanyak 6.05 %. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Dairi belum menyalurkan air bersih keseluruh kecamatan – kecamatan yang ada di kabupaten Dairi, karena masih banyak warga yang menggunakan mata air,sumur bor dan air hujan. Pengolahan sumberdaya air yang buruk yang mengakibatkan tidak meratanya penyebaran air. Hal ini tentu saja berdampak pada kecamatan – kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi untuk menikmati pelayanan air bersih. Penyediaan air bersih bagi masyarakat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Kurangnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak akan berpengaruh terhadap kesehatan, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan air minum seperti diare, kolera, dan typhus. Apakah 10 tahun mendatang memperoleh air yang bersih dan layak? Maka dari itu diperlukan solusi maupun perbaikan yang berkelanjutan. Air merupakan salah satu kebutuhan yang lazim bagi setiap orang, tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung (Pratiwi,2007). Pada dasarnya jumlah air didunia tidak berkurang hanya bentuk dan kualitasnya yang berbeda air yang dari dalam tanah akan dapat kembal ikedalam tanah. Asalka npeyediaan air bersih dan Pengolahan sumberdaya air dilakukan dengan benar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebaiknya dibuatnya sumber air sendiri di Kabupaten Dairi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dairi, agar tidak tergantung pada sumber air di daerah lain sehingga bias mengurangi biaya operasional. Adanya pengawasan dari PDAM Kabupaten Dairi untuk memaksimalkan pelayanan atau peyebaran air bersih kemasyarakat. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh beberapa tim yang dibentuk oleh PDAM dan dilakukan secara berkala di berbagai wilayah pelayanan PDAM di setiap kecamatan. Selain itu untuk pengembalian kualitas air tanah dapat dilakukan dengan pembuatan lubang biopori. Lubang ini berisikan sampah – sampah organic seperti dedaunan dan sisa – sisa makanan. Lubang ini akan mengembalikan struktur tanah dan akan membantu tanah untuk lebih mudah menyerap air hujan kedalam tanah. Sehingga dapat mengurangi resiko banjir dan air hujan yang akan terserap kembali kedalam tanah dengan adanya lubang ini maka kebutuhan masyarakat akan  air tanah akan terkecukupi. Tingkat kualitas dan kuantitas air bersih di Kabuten Dairi dapat kita tingkatkan dengan kesadaran dari semua pihak untuk terus menjaga air di Kabupaten Dairi. Dengan menerapkan solusi diatas dan tetap terus menjaga kelestarian dan keberlanjutan air bersih maka 10 tahun kedepan kita akan tetap mendapatkan air yang bersih dan layak untuk di konsumsi sebagai air minum dan juga dapat mengujudkan sanitasi yang baik di lingkungan Kabupaten Dairi, sehingga tidak menimbulkan penyakit. (Penulis : RantiMeylaniSimorangkir (31160053) Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Atasi ODF, PEPC Laksanakan Program Sanitasi di Kaliombo

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS/Open defecation) termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. BABS/Open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak – semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air. Kondisi ini rupanya masih saja terjadi di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro. Sehingga ketika pemerintah kabupaten mencanangkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), desa Kaliombo menjadi salah satu desa tujuan, khususnya dalam bidang kesehatan yaitu kesehatan sanitasi desa.  Berlatar belakang gerakan tersebut, PT Pertamina EP Cepu (PEPC), kembali membantu Desa Kaliombo untuk beranjak menjadi desa yang bebas BAB sembarangan dengan menggelar Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Akses Sanitasi bersama dengan LSM Paratazkia. Terdapat 130 KK yang akan menerima bantuan jamban sehat dari operator Proyek Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) ini. “Melanjutkan program sebelumnya, kami bersama dengan Paratazkia melaksanakan kegiatan ini, untuk mengkampanyekan hidup sehat dan mencegah masyarakat agar tidak membiasakan untuk BAB sembarangan, karena efeknya sangat buruk untuk kesehatan. Misalnya yang sederhana saja, jarak antara septitank dengan sumur harus paling tidak minimal 14 meter, agar air bersih tidak tercemar. “ Demikian dipaparkan Edi Arto sebagai Community Relations & CSR PEPC. Masyarakat Kaliombo sendiri sangat antusias menyambut program ini, terbukti dengan hadirnya mayoritas penerima manfaat untuk mengikuti sosialisasi di Balai Desa Kaliombo. “Kami berterima kasih sekali dengan bantuan ini, kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat Kaliombo jadi lebih mudah dan lebih sadar dalam berperilaku sehat. “ Ujar Kades Kaliombo.

Sanitasi Layak belum Terpenuhi

Target bebas sanitasi buruk yang dicanangkan agar tercapai pada 2019 belum terpenuhi. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Agus Nurali mengatakan, target yang diupayakan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) itu baru mencapai sekitar 60,6 persen. Kendala antara lain dipicu budaya masyarakat yang heterogen. “Tidak semua orang terbiasa menggunakan toilet untuk buang air besar maupun buang air kecil. Kondisi geografis, budaya, lingkungan, dan latar belakang pendidikan memengaruhi pola pikir masyarakat,” kata Imran kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (6/10). Imran menjelaskan, pemerintah melakukan berbagai pendekatan, antara lain melalu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. “Setelah masyarakat memahami pentingnya sanitasi layak, baru program STBM diterapkan,” jelas Imran. Dia menyebut, beberapa daerah tercatat sebagai daerah yang terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yaitu Madiun, Pacitan, Magetan, dan Ngawi. Adapun Kabupaten Grobogan tercatat sebagai daerah 100 persen sanitasi layak. Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, program STBM efektif untuk menciptakan sanitasi yang layak di daerahnya. “Pada tahun 2008, masyarakat Bojonegoro yang memiliki toilet hanya 35 persen. Akan tetapi, sejak program STBM dicanangkan, sekarang sudah mencapai 90 persen,” ujar Suyoto. Program STBM dilakukan melalui gerakan berbasis masyarakat. Gerakan itu diwujudkan melalui arisan toilet, sosialisasi sanitasi layak, dan wajib memiliki toilet sebagai syarat menikah. Suyoto mencontohkan, terkait gerakan arisan toilet, uang arisan digunakan untuk membangun toilet secara gotong royong. Menurut dia, Kabupaten Bojonegoro sedang mencanangkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC). Setiap desa yang telah terbebas dari sanitasi buruk berhak dideklarasikan sebagai Open Defecation Free (ODF). “Dengan demikian, masyarakat akan berlomba-lomba menciptakan sanitasi layak di lingkungannya. Dampaknya, kesehatan masyarakat meningkat,” kata Suyoto. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (B2PL) Dinas Kesehatan Kota Bandung dr Heni Rahayu Ningtyas, MKM, mengatakan, masyarakat Bandung secara umum telah paham mengenai pentingnya STBM. Sejak 2014, sebanyak 900 kader STBM disebar di 30 kecamatan. Mereka diberikan pelatihan untuk melakukan pemicuan STBM kepada masyarakat setempat. Hingga saat ini, capaian STBM di Kota Bandung sebesar 74 persen. “Ada dua kendala dalam pelaksanaan STBM. Pertama, wilayah padat penduduk terkendala infrastruktur. Sulit untuk membangun septitank yang diharuskan berjarak beberapa meter dari sumber air. Kedua, kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah terkendala biaya. Namun, sebisa mungkin pemerintah kota memberikan bantuan untuk membangun sanitasi layak,” jelas Heni. Dia menambahkan, pemerintah kota Bandung menargetkan setiap tahun ada dua kelurahan berstatus ODF. Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Tuti Hendrawati Mintarsih mengatakan, budaya masyarakat yang heterogen sejatinya dapat diatasi dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat yang paling berpengaruh. “Tokoh masyarakat adalah panutan. Jika tokoh masyarakat sudah memahami pentingnya sanitasi layak, ia akan mampu menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Harus ada pemicunya dulu. Lambat-laun, masyarakat akan tergerak mengikuti,” ujar Tuti.