3 Penyakit yang Sering Diderita Korban Bencana di Pengungsian

lokasinya yang berada di cincin api menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan bencana. Menjelang akhir tahun lalu, dua bencana gempa dan tsunami melanda beberapa wilayahnya, di anaranya Palu, Sulawesi Tengah; Anyer, Banten; dan Lampung. Salah satu masalah yang pasling sering ditemui dalam kondisi bencana adalah kesehatan korban. Bukan hanya pada saat kejadian, tapi juga ketika mereka berada di pengungsian. Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia Dr. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, selama di pengungsian masyarakat rawan akan beberapa penyakit, terutama gastrointestinal atau pendarahan pada lambung dan usus, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit saluran pernapasan. Adib mengatakan, penyakit ini disebabkan oleh sanitasi yang tidak higienis dan air bersih yang tidak memadai. Sanitasi meliputi mandi cuci kakus (MCK), pembuangan air, tempat sampah, dan sebagainya. Kondisi yang tidak hiegienis membuat pengungsi mudah terkena kuman penyebab penyakit, lalu menularkan ke yang lain. “Karena berada di kondisi yang padat, pengungsi bertumpuk dalam satu lokasi. Jadi jika ada satu yang terkena penyakit akan mudah menularkan ke yang lain,” kata dia di sela-sela acara kongkow Milenial Lembaga Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompet Dhuafa Jawa Barat. Acara bertema “Health, Professional, and Humanitarian Ethics Trend in Mass Casualty Incident,” itu digelar di Jakarta, Senin, 27 Mei 2019. Selain tiga penyakit itu, pengungsi juga rawan tertular penyakit lainnya seperti tipes, cacar, hingga campak. “Kuncinya adalah sanitasi dan air bersih,” kata dia. Di luar masalah sanitasi dan air bersih, Adib mengatakan bahwa pengungsi juga membutuhkan makanan bergizi. Itu sebabnya, salah satu syarat tempat pengungsian yang layak adalah keberadaan dapur umum. untuk menyiapkan makanan secara higienies. “Jangan membiasakan memberi mi instan kepada masyarakat. Walaupun itu lebih cepat. Mereka juga butuh gizi, bukan asal kenyang,” ujar Adib.

SUMBER : TEMPO.CO

Problem Air dan Sanitasi, Potret Setahun Pascabencana

Hampir satu tahun berlalu bencana dahsyat melanda Kota Palu dan sekitarnya. Tepatnya saat gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter diikuti fenomena alam lainnya yaitu likuifaksi dan tsunami, meluluhlantakkan sebagian besar wilayah kota di Provinsi Sulawesi Tengah itu. Ribuan nyawa meninggal dan hilang. Puluhan ribu bangunan rumah rusak ringan, sedang, hingga rusak berat, bahkan lenyap. Infrastruktur jembatan, jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahan bakar sulit didapat, penjarahan terjadi di hampir seluruh toko swalayan. Suasana mencekam terjadi di seluruh sudut kota pada 28 September 2018. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan perlu segera dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Baik yang sifatnya darurat sementara seperti tenda, dan selanjutnya beranjak menuju hunian sementara hingga akhirnya hunian tetap, beserta seluruh kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih dan sanitasi lingkungan di permukiman. Ada fenomena alam lain yang menarik tepat sehari pascagempa. Di satu wilayah, sumber air tiba-tiba hilang, sementara di daerah lain tiba-tiba air memancar tanpa henti. Bisa jadi hal ini disebabkan pergerakan lapisan tanah yang terjadi akibat gempa. Namun kondisi tersebut tak berlangsung lama. Pada umumnya kebutuhan air masih sangat sulit di sebagian besar wilayah terdampak bencana, khususnya bagi masyarakat yang berada di hunian darurat, sampai saat ini. Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu maupun Donggala yang memang sudah relatif kecil—sekitar 19,7 % saja—sejak sebelum bencana menjadi semakin tidak berdaya. Sekarang ditambah lagi kerusakan di beberapa pipa distribusi. Alhasil, bantuan berupa pengeboran sumur dalam oleh pemerintah maupun para donatur lainnya menjadi solusi sementara yang dapat segera dilaksanakan. Skema ini dapat diadopsi oleh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk penanganan air bersih Skala Lingkungan. Tentu saja, skema tadi tentu belum cukup memenuhi kebutuhan. Apalagi sumur dalam memiliki masa pakai yang terbatas sehingga perlu dipikirkan agar pemenuhan kebutuhan air bersih untuk skala yang lebih luas dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Di saat yang sama, program pembangunan ribuan hunian tetap dan rencana pemindahan beberapa fasilitas perkantoran sangat membutuhkan sebuah perencanaan penyediaan air bersih berkelanjutan yang dapat menjangkau seluruh wilayah kota. Masterplan penyediaan air bersih perlu ditinjau kembali. Pemilihan material dan sistem penyediaan air bersih juga mesti menimbang ketahanan terhadap bencana. Sehingga jika terjadi bencana serupa maka kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara cepat dan dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan sanitasi pun tidak jauh berbeda. Meskipun secara perlahan sudah mulai berkurang masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang air besar (BAB) pada saat sebelum terjadinya bencana. Namun dengan kejadian bencana ini disinyalir kebiasaan tersebut tumbuh kembali lantaran sulitnya mengakses fasilitas BAB yang memadai. Di sisi lain kondisi septic tank individual maupun komunal yang telah dibangun masyarakat baik secara swadaya maupun melalui program pemerintah belum diketahui secara pasti keandalannya. Menurut data, pergerakan pembalikan permukaan tanah yang terjadi di hampir seluruh wilayah kota dikhawatirkan menyebabkan keretakan pada sebagian besar konstruksi septic tank. Hal ini membutuhkan observasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas septic tank di kota Palu dan sekitarnya. Program Kotaku semestinya bisa mengambil peran dalam hal ini agar pencemaran air tanah yang disebabkan oleh rembesan limbah bisa dikurangi. Di sektor persampahan, masalah paling besar sesaat setelah bencana adalah sampah atau buangan bongkaran bangunan dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun secara perlahan hal itu dapat diatasi namun pengeloalaan sampah secara keseluruhan mengalami gangguan yang cukup signifikan. Bantuan armada persampahan masih menjadi kebutuhan pengelolaan sampah mengingat saat ini terjadi penyebaran perumahan sementara maupun perumahan permanen yang harus dijangkau secara merata oleh armada persampahan. Tentu saja di tingkat lingkungan maupun kawasan akan lebih berdaya guna jika konsep pemilahan sampah sudah mampu dilakukan, khususnya melalui Program Kotaku. Fasilitas drainase secara umum masih bisa segera ditangani khususnya untuk perbaikan drainase sekunder dan tersier terkait kerusakan pascabencana. Namun sesuai masterplan drainase yang telah direvisi, Pemerintah Kota Palu belum mampu menangani drainase untuk semua tipe buat semua lingkungan maupun kawasan. Terlebih saluran primer yang dimensi saluran drainasenya cukup besar dan membutuhkan ruang yang memadai. Pada dasarnya strategi sanitasi lingkungan untuk Kota Palu yang disusun pada 2017 lampau masih cukup relevan. Khususnya, untuk dijadikan acuan dalam penanganan Skala Lingkungan maupun Skala Kawasan seperti Program Kotaku. Rasanya penanganan masalah air bersih dan sanitasi memang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kota Palu. Dibutuhkan peran serta berbagai pihak untuk dapat mengatasi kondisi air bersih dan sanitasi Kota Palu pascabencana.

Lebih dari 200 Penyakit dapat Menular melalui Makanan, Keamanan Pangan Harus Diperhatikan

Begitu banyak penyakit yang ditularkan melalui makanan, WHO menyatakan lebih dari 200 penyakit yang berpotensi dapat menular melalui makanan. Maka pada Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia tahun ini, Pemerintah menekankan bahwa keamanan pangan harus diperhatikan. Penyakit yang ditularkan melalui makanan atau WHO menyebutnya dengan penyakit bawaan pangan (Food Borne Diseases) merupakan penyakit yang menular atau keracunan yang disebabkan oleh mikroba atau agen yang masuk ke dalam badan melalui makanan yang dikonsumsi. Pada 2017, berdasarkan data dari Direktorat Kesehatan Lingkungan dan Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat KLB keracunan pangan berjumlah 163 kejadian, 7132 kasus dengan Case Fatality Rate (CFR) 0,1%. KLB keracunan pangan termasuk urutan ke-2 dari laporan KLB yang masuk ke PHEOC, Nomor 2 setelah KLB difteri. Hal ini menunjukkan bahwa KLB Keracunan Pangan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang harus diprioritaskan penanganannya. Kecenderungan kejadian KLB keracunan pangan sebagian besar masih bersumber dari pangan siap saji. Berdasarkan jenis pangan, umumnya yang menjadi penyebab KLB keracunan pangan berasal dari masakan rumah tangga (36%). KLB Keracunan pangan masih banyak terjadi di Pulau Jawa, 5 provinsi dengan KLB keracunan pangan tertinggi pada tahun 2017 adalah Jawa Barat sebanyak 25 kejadian keracunan pangan, Jawa Tengah 17 kejadian, Jawa Timur 14 kejadian, Bali 13 kejadian, dan NTB 12 kejadian keracunan pangan. Secara garis besar ada 3 kelompok bahaya pada pangan yakni, bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Makanan yang terlihat menarik, nilai gizinya sudah tercukupi, namun jika dalam pengelolaannya terjadi pencemaran baik fisik, biologi ataupun kimia maka makanan yang enak dan nikmat pun menjadi tidak aman bahkan tidak layak dikonsumsi. Untuk mencegah terjadinya keracunan pangan, Kemenkes menerbitkan peraturan yang mengatur hygiene sanitasi pangan pada tempat pengelolaan makanan (TPM) yang mencakup jasaboga, rumah makan/restoran, depot air minum, dan pangan di rumah tangga. Setiap TPM wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi jasaboga, rumah makan/restoran, dan depot air minum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Kantin atau pangan jajanan yang memenuhi syarat akan diberikan stiker oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa MoU pembinaan kantin atau sentra pangan jajanan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, di antaranya Kemenkes dengan Kemenkumham. Kemenkes melakukan pembinaan jasaboga di empat lokasi yaitu Lapas Salemba, Rutan Salemba, Lapas Pondok Bambu, dan Lapas Cipinang. Kemenkes dengan Kemendagri, Kemenkes melakukan pembinaan kantin di kantor utama Kemendagri. Ada pula Kemenkes dengan PT Kereta Api Indonesia, Kemenkes melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada petugas KAI yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan siap saji dan penjamah pangannya. Pada tahun 2017 dilakukan di 10 stasiun di wilayah Jabodetabek. Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia tahun ini mengusung tema “Food Safety and Sustainability”, sub tema “Dengan Makanan Sehat, Keluarga Sehat, Indonesia Sehat.” Proklamasi Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia pertama kali pada tanggal 26 September 2011. Proklamasi tersebut sebagai salah satu hasil dari National Congress and International Summit of Environmental Health Student yang dihadiri oleh beberapa delegasi dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UI,Undip, Unhas, Udayana, UMI Makasar, UIN Alaudin Makasar, dan UIN Syarif Hidayutallah Jakarta, serta Board of Director and Member IFEH (International Federation of Environmental Health) yang berpusat di London dan memiliki 33 negara anggota. Selanjutnya setiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia.