IPAL Komunal Solusi Untuk Masalah Sanitasi

APAKAH IPAL KOMUNAL ITU? IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah sarana untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, dari air cuci/kamar mandi). Yang akrab bagi  masyarakat adalah IPAL untuk limbah WC lebih dikenal dengan sebutan septik tank. IPAL bisa dibangun secara pribadi atau digunakan untuk satu keluarga/bangunan dan dioperasikan sendiri. Bisa juga satu IPAL digunakan bersama-sama atau komunal Komponen IPAL Komunal terdiri dari unit pengolah limbah, jaringan perpipaan (bak kontrol & lubang perawatan) dan sambungan rumah tangga.  Unit pengolah limbah ada yang terletak jauh dari lokasi warga pengguna IPAL Komunal ada juga yang berlokasi di lokasi pemukiman warga.
MENGAPA HARUS ADA IPAL Selama manusia hidup & beraktivitas, maka akan menghasilkan kotoran/limbah, yaitu:
  • Limbah padat atau sampah
  • Limbah cair: air limbah dari wc atau kamar mandi & cucian.
Air limbah atau air buangan tidak bisa dibuang begitu saja, seperti halnya limbah padat atau sampah yang juga tidak bisa dibuang sembarangan. Meskipun kelihatannya air limbah bisa langsung meresap ke dalam tanah atau mengalir di sungai, air limbah rumah tangga sebenarnya juga merupakan limbah yang merusak lingkungan hidup. Air limbah yang seharusnya diolah dulu sebelum dibuang ke sungai atau air tanah meliputi:  limbah wc, limbah cuci, dan limbah khusus misalnya industri rumah tangga (tahu, tempe, sablon, dll) atau ternak (sapi, kambing, babi dll). APA AKIBATNYA BILA TIDAK ADA IPAL Dampak Dari Segi Kesehatan, Air limbah yang berasal WC mengandung bakteri E.Colli yang menyebabkan penyakit perut seperti typhus, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah WC bisa merembes ke dalam sumur (apalagi bila jarak sumur dan septik tank dekat, seperti yang terjadi di daerah padat). Bila air sumur tersebut dimasak, bakteri akan mati – tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses cuci piring, mandi, gosok gigi, wudhu yang menggunakan air sumur tanpa dimasak. Bila limbah dibuang langsung ke sungai, air sungai yang mengandung bakteri akan menyebar lebih luas lagi. Limbah cucian atau limbah industri yang dibuang begitu saja dapat menjadi sarang nyamuk DB, lalat dan lainnya. Dampak Dari Segi Lingkungan, Jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi keasaman/pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu di sungai. Dalam jangka waktu panjang dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan. Dampak Dari Segi Estetika, Seperti hal-nya limbah padat, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau dan pemandangan tidak sedap. BAGAIMANA MENGOLAH LIMBAH Dulu jumlah penduduk dunia tidak sebanyak sekarang sehingga jarak antar rumah tidak terlalu berdekatan. Begitu pula jarak antara sumur dan WC. Limbah kimia juga nyaris tidak ada. Sehingga air sumur bahkan cukup aman untuk diminum langsung. Saat ini  bumi kita sudah tidak mampu lagi mengolah kotoran/limbah yang sudah bermacam jenisnya (terkontaminasi bahan kimia) dan jumlahnya banyak. Diperlukan upaya manusia untuk mengolah air limbah dengan benar sehingga tdak mencemari air tanah dan lingkungan. Mengolah air limbah bisa dilakukan dengan cara:
  • Sendiri/individual sehingga  perlu septik tank sendiri. Konsekuensinya adalah biaya sendiri dan lahan harus luas karena tidak bisa dekat dengan sumur)
  • Bersama-sama/komunal. Biaya ditanggung bersama dan lebih ringan, menghemat lahan serta septik tank yang dibangun bersama akan ditanggung bersama untuk pemeliharaan ataupun jika ada kerusakan
IPAL KOMUNAL YANG SEPERTI APA? Yang tepat guna: hemat biaya, hemat lahan, mudah dioperasikan, hemat perawatan, hasil buangan tidak mencemari lingkungan. IPAL Komunal seperti itu bisa dibangun jika:
  • Ada kebutuhan masyarakat
  • Ada kemauan serta komitmen untuk membangun & merawat IPAL (kemauan seperti butuh IPAL karena ingin lingkungan sekitar sehat serta adanya komitmen untuk biaya/tenaga ketika membangun dan merawat IPAL yang telah di bangun)
  • Ada pihak luar yang memberikan dukungan. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan moral serta dana. Sementara dari lembaga swadaya masyarakat bisa memberikan dukungan teknis, dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, operasi serta perawatan
BAGAIMANA PROSES MEMBANGUN IPAL  
  • Ada persetujuan & komitmen masyarakat untuk membangun IPAL Komunal dan menanggung konsekuensi biaya & perawatan
  • Survey teknis dan survey sosial
  • Sosialisasi kepada warga antara lain untuk memilih jenis IPAL Komunal yang akan dibangun
  • Membangun konstruksi IPAL
  • Pelatihan untuk perawatan IPAL
  • IPAL siap dioperasikan

Sanitasi 512 Kota Rendah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai dari 514 kabupaten/kota di Indonesia hanya dua kota yang kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi khususnya penimbunan tinja tinggi, Surabaya dan Makassar. Sisanya, 512 daerah masih rendah. “Karena itu, Kementerian PUPR berusaha menggalakan layanan lumpur tinja terjadwal. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan keselamatan air tanah,” kata Rina Agustin Indriani, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Kantor Kementeria PUPR, Jakarta, Selasa (11/8). Menurut dia, hal ini perlu disadari. Berbagai penyakit bisa saja mengancam kesehatan. Risiko deiare, ISPA sampai kematian bisa saja terjadi bila tidak diantisipasi. Karena itu, diharapkan daerah-daerah lainnya bisa menyusul, seperti Surabaya dan Makassar. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kata Rina, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 34 triliun untuk pengelolaan tinja melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. Program tersebut merupakan pengecekan dan penyedotan lumpur tinja di rumah-rumah secara reguler. “Itu untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dan truk penyedot limbah di seluruh kabupaten di Indonesia. Program penyedotan limbah rumah di wilayah tersebut mengalami perkembangan yang bagus,” kata Rina. Pengendapan lumpur tinja, menurut dia, berdampak juga kepada pencemaran air tanah. Bila septic tank tidak pernah dikuras air tanah sebagai cadangan tidak dapat digunakan karena tercampur zat berbahaya. “Septic tank itu paling tidak harus dikuras dua tahun sekali. Minimal harus terjaga kebersihannya kalau sudah terkontaminasi parah. Sebab, di berbagai daerah kan masih pakai sumur timba dan masih banyak masyarakat buang air kecil dan besar sembarangan,” katanya. Pengamat Tata Air Universitas Indonesia Firdaus Ali mengatakan, manajemen pembuatan septic tank pada dasarnya dibuat agar kedap air. Namun pada praktiknya pembuatan septic tank kebanyakan tidak sesuai kelayakan. “Akibatnya cadangan air tanah terganggu. Limbah tinja itu bisa mempengaruhi kejernihan air bersih. Karena itu, penting kita memperhatikan keberadaan letak septic tank. Usahakan jangan dibuat berdekatan,” papar Firdaus. Dia menegaskan, bakteri ecoli menjadi momok bagi masyarakat. Banyak kasus kematian yang disebabkan bakteri tersebut. Firdaus mengatakan, kecenderungan pencemaran akibat limbah tinja bukan banyak di daerah-daerah pelosok. Akan tetapi daerah padat penduduk jauh lebih berisiko pemcemaran air tanah. Ia mengatakan 50 persen lebih masyarakat Indonesia masih menggunakan air tanah, khusnya di Pulau Jawa. “Memang masyarakat daerah banyak yang menggunakan sumur. Tapi kecenderungannya mereka buat septic tank jauh dari sumur. Yang berbahaya malah yang di wilayah penduduk padat. Lahannya semakin sempit, lalu mereka menggali sumur tidak jarang dekat septic tank. Itu berbahaya. Kejernihan airnya jauh lebih buruk ketimbang di daerah pelosok,” katanya.

Akses Sanitasi dan Air Minum untuk SDM Unggul

Akses air minum dan sanitasi yang memadai berkontribusi langsung terhadap tingkat produktivitas manusia. Saat ini, Indonesia telah mencapai 88 persen akses air minum layak dan 75 persen akses sanitasi layak. Meski prestasi tersebut cukup gemilang, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyediakan akses air minum layak bagi 32 juta jiwa penduduk dan akses sanitasi layak bagi 67 juta jiwa penduduk. Untuk menegaskan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan sektor air minum dan sanitasi untuk mencapai Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2019 dengan tema “Menuju Layanan Sanitasi dan Air Minum yang Aman, Inovatif dan Berkelanjutan untuk Semua” di Jakarta, Senin (2/12/2019). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah akan fokus meningkatkan akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Strategi ini akan berkontribusi secara signifikan bagi upaya Indonesia untuk meningkatkan capaian Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, utamanya Target 6.1 Akses Air Minum Aman yang Universal dan Merata, Target 6.2 Akses Sanitasi Layak yang Universal dan Setop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta Target 6.3 Pengurangan Air Limbah yang Tidak Diolah. Untuk air minum layak, Indonesia telah berhasil meningkatkan akses layak dari 82,14 persen di 2011 menjadi sebesar 87,75 persen di 2018. Namun, baru 20,14 persen yang merupakan akses air minum (air bersih) perpipaan, sisanya dilakukan dengan swadaya (self-supply). Akses air minum secara swadaya bukan merupakan akses yang ideal karena sulit dipastikan kualitas dan kontinuitasnya, serta berdampak besar terhadap lingkungan seperti memicu berkurangnya cadangan air tanah dan turunnya permukaan tanah. Sementara itu, akses air minum aman, di mana kualitas air sudah memenuhi syarat untuk diminum, proporsinya saat ini baru mencapai 8,5 persen (Survei Kualitas Air di DIY tahun 2015). Secara agregat, dari 2010 hingga 2018, akses air sanitasi layak meningkat sekitar 1,4 persen per tahun, angka BABS di tempat terbuka turun sekitar 1,2 persen per tahun, akses air minum layak meningkat sekitar 0,5 persen per tahun, sementara akses perpipaan meningkat sekitar 1 persen per tahun. Untuk itu, KSAN 2019 berperan untuk pemetaan isu dan penyusunan rekomendasi atas penyediaan akses air minum dan sanitasi layak, termasuk tantangan sanitasi rumah tangga hingga angka rumah tangga dengan pengelolaan limbah domestik aman yang saat ini baru mencapai 7,42 persen. “Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan aman akan mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan dan air tanah yang menjadi sumber air minum. Untuk air minum yang layak, Indonesia telah berhasil meningkatkan akses layak dari 82,14 persen di 2011 menjadi 87,75 persen di 2018. Indonesia saat ini juga telah berhasil meningkatkan akses sanitasi air limbah domestik dari 58,44 persen pada 2011 menjadi 74,58 persen pada 2018 dan menurunkan tingkat praktik BABS di tempat terbuka dari 19,39 persen pada 2011 menjadi 9,36 persen di 2018,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sanitasi dan air minum rumah layak huni Di tingkat nasional, rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak sebagai 2 dari 4 indikator rumah layak huni, baru mencapai 54 persen pada 2018. Agar capaian akses air minum dan sanitasi yang cukup tinggi dapat memicu peningkatan akses rumah layak huni tersebut, Pemerintah Indonesia akan menyelaraskan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan penyediaan rumah layak huni, baik dari sisi program maupun lokasi. Selain itu, kebutuhan pendanaan yang besar untuk memenuhi target akses sanitasi dan air minum juga menjadi tantangan. Hingga 2024, dibutuhkan pendanaan total untuk pembangunan sanitasi dan air minum sebesar Rp 404 triliun. Pada RPJMN 2020–2024, pemerintah akan fokus untuk meningkatkan target akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan, yaitu sebesar 90 persen akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya akses aman sebesar 20 persen dan praktik BABS menurun hingga 0 persen. Ada pula target 100 persen akses air minum layak yang didukung dengan penyediaan akses air minum perpipaan sebesar 30 persen melalui pembangunan 10 juta sambungan rumah tangga, termasuk di dalamnya akses air minum aman sebesar 15 persen. Akses air bersih dan sanitasi sebagai upaya cegah stunting “SDM unggul itu harus memiliki kesehatan yang baik yang faktor utamanya adalah memiliki akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak. Ketiadaan sanitasi dan air bersih merupakan awal dari munculnya persoalan kesehatan dalam masyarakat kita, seperti stunting, yang saat ini menjadi prioritas pemerintah untuk ditangani. Prevalensi stunting walaupun sudah turun selama pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019, namun masih sangat jauh dari yang kita harapkan, sasaran kita dalam RPJMN adalah menjadi 19 persen pada tahun 2024. Upaya penurunan prevalensi stunting sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin saat membuka KSAN 2019. Absennya akses air bersih dan sanitasi juga berpotensi menyebabkan persoalan serius lainnya, seperti angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang berkisar antara 40 sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa perilaku seperti tidak mencuci tangan karena tidak tersedianya air bersih saat penanganan persalinan dan setelah melahirkan, sampai saat ini masih menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) kurang dari 1 tahun di Indonesia adalah 24 per 1.000 kelahiran, jauh di atas angka di Malaysia sebesar 6,7 per 1.000 kelahiran, dan di Thailand 7,8 per 1.000 kelahiran. Perilaku sederhana seperti mencuci tangan dengan air bersih saat akan memberikan makan kepada anak atau saat setelah buang air besar adalah beberapa perilaku yang harus didorong untuk mengurangi angka kematian bayi tersebut.