Akses Sumber Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Calon Ibukota Baru

Hari Senin (26 Agustus 2019), Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi baru ibukota RI. Lokasinya berada di Kalimantan Timur yang meliputi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Ditengah masih pro dan kontranya terhadap kebijakan ini, mari melihat bagaimana kondisi Kalimantan Timur dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia terkait Air Bersih dan Sanitasi Layak. Kebutuhan dasar ini tertuang dalam SDGs Goal ke 6: “Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”. Lebih spesifik lagi dalam target ke 6.1 dan 6.2 yaitu 6.1 yaitu : (1) Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Bagaimana kondisi Kalimantan Timur dalam pencapaian SDGs target 6.1 terkait persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak? Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018 terdapat 81,26 persen rumah tangga sudah memiliki akses air minum layak. Bila dibandingkan dengan pencapaian nasional, ternyata provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki persentase diatas angka nasional namun masih jauh dari pencapaian di DKI Jakarta. Hal yang menarik dalam tiga tahun terakhir dari data diatas terlihat akses air minum layak malah menurun dari tahun ketahun di DKI Jakarta, namun cenderung meningkat dari untuk provinsi Kalimantan Timur. Pengertian air minum dalam SDGs adalah air yang melalui proses pengolahanatau tanpa proses pengolahan yang memenuhisyarat kesehatan dan dapat langsung diminum(Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentangPersyaratan Kualitas Air Minum). Sedangkan Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi). Selain melihat aksesterhadap layanan sumber air minum layak, mengetahui akses sanitasi layak menjadi hal yang tidak kalah penting. Hasil Survei yang sama menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah mencapai 79,19 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Jika membandingkan dengan angka nasional persentase di Kalimantan Timur selalu lebih tinggi namun jauh dibawah DKI Jakarta. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Calon Ibukota memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak menunjukkan nilai diatas angka nasional, namun jauh dari DKI Jakarta. Jika data terkait kedua hal ini dilihat secara keseluruhan maka DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam akses terhadap sanitasi layak dan urutan kedua setelah Bali dalam akses terhadap sumber air minum layak (Statistik Indonesia 2019). Ibukota dalam hal akses kekebutuhan dasar menunjukkan kedominannannya, dan berharap Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibukota turut menunjukkan persentase yang meningkat kedepannya nanti sehingga angka nasional dapat meningkat dengan tajam.Satu hal yang penting, SDGs adalah tantangan kita bersama untuk mewujudkannya, tidak hanya ibukota melainkan semua provinsi di seluruh Indonesia.

Begini Pengelolaan Air Bersih di Kampung Sanitasi Semanggi

Sutinah duduk menjaga kotak iuran di tempat mandi cuci kakus (MCK) yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Dabagsari Makmur di Pasar Kliwon, Surakarta. Itulah rutinitas keseharian perempuan berusia 66 tahun ini. “Ada lima kamar mandi dan toilet untuk RW 23. Dulu hanya satu MCK dengan kondisi tak layak,” katanya, akhir Februari. Sebelum ada Kampung Sanitasi di Semanggi, belum ada air bersih untuk minum dan mandi ke rumah-rumah. Kalaupaun ada, air antri sejak subuh. Untuk buang air besar, mandi dan mencuci baju, warga menggunakan air Sungai Bengawan Solo, berjarak 100 meter. Ada pula warga membungkus kotoran pakai plastik dan dibuang di got. Bau menyengat dan air got kotor menjadi pemandangan biasa tahun 1990-an. “Ada Kampung Sanitasi banyak me gubah hidup masyarakat jadi lebih bersih dan sehat.” Sudrajat, Ketua KSM Dabagsari Makmur menceritakan, Kampung Sanitasi Semanggi ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat RW 23. Mulanya, sebelum 2012 ada satu MCK satu RW. Jumlah tak sebanding, hingga disepakati pengajuan penambahan kepada Pemerintah Solo. Pengurus RW juga prihatin warga buang air besar sembarangan. Air bersih untuk mandi dan minum tak ada. Permohonanpun, katanya, disetujui Pemerintah Solo dibantu Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH). Kala MCK dan IPAL komunal di Semanggi disetujui, tak langsung dibangun. Ada penolakan warga. Alasan mereka ada bilang MCK tak praktis, enak di sungai. Ada yang bilang, MCK banyak perawatan hingga mencemarkan lingkungan. Mereka juga beralasan, RW-23 pernah lewat instalasi limbah milik IPAL milik PDAM. Berkat kekompakan dan penjelasan tatap muka serta studi banding ke lokasi lain yang menerapkan MCK, akhirnya mereka sadar. “Akhirnya dibangun MCK, sistem air bersih perpipaan melalui master meter dan IPAL komunal.”
Jika dulu masyarakat harus membeli air dengan antri dan menggunakan ember, saat ini mereka bisa memompa air besih di rumah mereka. Foto: Tommy Apriando
Jika dulu masyarakat harus membeli air dengan antri dan menggunakan ember, saat ini mereka bisa memompa air besih di rumah mereka. Foto: Tommy Apriando
Pada 13 Mei 2014, Kampung Sanitasi Semanggi, diresmikan Walikota Solo, FX Hadi Rudiyatmo dan Duta Besar Amerika Robert O’Blake. Sebelum ada Kampung Sanitasi, Semanggi masuk kampung terburuk sanitasi, kini urutan 11 terbaik di Solo. Dari aspek ekonomi, dulu konsumsi air bersih, masyarakat membeli dengan ember, Rp300. Hingga warga mengeluarkan uang Rp90.000-Rp100.000, kini cukup Rp60.000, sudah mendapatkan air bersih di rumah masing-masing. *** Sungai Bengawan Solo berwarna kecoklatan. Berjarak sekitar 200 meter dari MCK komunal Kampung Sanitasi Semanggi. Tak ada lagi warga mencuci, ambil air, mandi dan BAB di sungai. Untuk mengelola ini mereka membentuk KSM Dabagsari Makmur. Mereka bertindak melayani pelanggan yang mengalami gangguan. Seluruh operasi, perbaikan, perawatan maupun penagihan iuran oleh KSM. Dwi Anggraheni Hermawati, Behavior Change Communication Spesialist IUWASH bercerita, dari data 2011, tak ada MCK 60%, jikapun memilik septitank tak kedap air, jamban tidak sehat. Tak pernah menguras septitank. IUWASH bersama pemkot survei, akhirnya memilih Semanggi berdasarkan sarana air minum dan sanitasi masih kurang serta penduduk padat. Selain melayani warga RT-5, master meter kelolaan Dabagsari Makmur menambah di RT-3 dan RT-1. “Bahkan banyak warga RT lain berminat dan mengajukan sambungan baru.” KSM, katanya, setiap bulan mengelola Rp3,5 juta dari iuran warga. Dari saldo pembayaran ke PDAM untuk iuran air bersih, sisa saldo jadi kas KSM Rp1 juta perbulan. Jefry Budiman Koordinator IUWASH di Jawa Tengah mengatakan, data Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) RT-5 diperoleh fakta angka warga sakit dampak lingkungan turun drastis. Hampir tak ada warga atau bayi terkena diare atau infeksi saluran pernafasan (ISPA) maupun demam berdarah. Kalaupun ada tak sampai puluhan. Dulu penyakit-penyakit yang kondisi lingkungan tak sehat itu banyak diderita warga. Suratna, Kepala bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota Surakarta mengatakan, IPAL komunal di Kampung Sanitasi cukup baik, karena ada situasi tertentu beberapa masyarakat tak bisa terlayani IPAL kota. “Ada juga beberapa lokasi pendataan kami seperti Semanggi, dulu sanitasi buruk.”

Wujudkan Jamban Sehat Untuk Masyarakat Desa

Kesehatan adalah nikmat terbesar dari Allah SWT yang harus selalu kita syukuri. Begitu pentingnya kesehatan bagi kita, sehingga apabila kita tidak sehat tentu itu akan menghambat aktivitas sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan salah satunya adalah kondisi jamban yang sehat. Namun, kondisi jamban yang sehat ini masih sering kita abaikan keberadaannya. Jamban atau tempat yang memiliki fasilitas untuk pembuangan kotoran/tinja adalah salah satu faktor penyebab penularan penyakit. Dimana proses penularan penyakit ini dapat terjadi melalui perantara, seperti air, tanah, makanan, atau serangga. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh jamban yang buruk, antara lain penyakit Kholera, Polio, dan Hepatitis A. Sanitasi lingkungan yang sehat ternyata juga bisa mencegah stunting. Stunting adalah kondisi anak yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya diakibatkan asupan gizi yang kurang seimbang. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka akan menurunkan kualitas generasi yang akan datang. World Health Organization (WHO), pada tahun 2018 mengumumkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sanitasi terburuk di dunia setelah India. Seperti dilansir dari republika.co.id, masih ada sedikitnya 22 juta lebih masyarakat Indonesia yang hingga hari ini belum memiliki akses terhadap sanitasi yang sehat. Sekitar 150 ribu orang Indonesia meninggal akibat buang air besar (BABS) sembarangan. LAZ Harfa (Harapan Dhuafa) melalui program Arisan Jamban turut peduli terhadap kesehatan sanitasi masyarakat. Dimana program ini telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini. Salah satunya yaitu kisah Ibu Eni asal Kp. Cimuncang, Desa Sudimanik, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang. Ibu Eni adalah salah satu anggota arisan jamban yang bertekad kuat ingin membangun WC sendiri. Semangat beliau untuk mempunyai jamban sendiri karena agar tidak kesulitan lagi ketika akan buang air besar. Program Arisan Jamban ini juga telah merambah desa-desa lain di pelosok Banten, yaitu di Kp. Jaura dan Kp. Cibodas, Pandeglang. Alhamdulillah, melalui program ini lebih dari 50 ribu jiwa di Banten sudah tidak BABS dan lebih dari 10 ribu jamban telah terbangun.