Atasi ODF, PEPC Laksanakan Program Sanitasi di Kaliombo

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS/Open defecation) termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. BABS/Open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak – semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air. Kondisi ini rupanya masih saja terjadi di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro. Sehingga ketika pemerintah kabupaten mencanangkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), desa Kaliombo menjadi salah satu desa tujuan, khususnya dalam bidang kesehatan yaitu kesehatan sanitasi desa.  Berlatar belakang gerakan tersebut, PT Pertamina EP Cepu (PEPC), kembali membantu Desa Kaliombo untuk beranjak menjadi desa yang bebas BAB sembarangan dengan menggelar Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Akses Sanitasi bersama dengan LSM Paratazkia. Terdapat 130 KK yang akan menerima bantuan jamban sehat dari operator Proyek Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) ini. “Melanjutkan program sebelumnya, kami bersama dengan Paratazkia melaksanakan kegiatan ini, untuk mengkampanyekan hidup sehat dan mencegah masyarakat agar tidak membiasakan untuk BAB sembarangan, karena efeknya sangat buruk untuk kesehatan. Misalnya yang sederhana saja, jarak antara septitank dengan sumur harus paling tidak minimal 14 meter, agar air bersih tidak tercemar. “ Demikian dipaparkan Edi Arto sebagai Community Relations & CSR PEPC. Masyarakat Kaliombo sendiri sangat antusias menyambut program ini, terbukti dengan hadirnya mayoritas penerima manfaat untuk mengikuti sosialisasi di Balai Desa Kaliombo. “Kami berterima kasih sekali dengan bantuan ini, kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat Kaliombo jadi lebih mudah dan lebih sadar dalam berperilaku sehat. “ Ujar Kades Kaliombo.

Sanitasi Layak belum Terpenuhi

Target bebas sanitasi buruk yang dicanangkan agar tercapai pada 2019 belum terpenuhi. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Agus Nurali mengatakan, target yang diupayakan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) itu baru mencapai sekitar 60,6 persen. Kendala antara lain dipicu budaya masyarakat yang heterogen. “Tidak semua orang terbiasa menggunakan toilet untuk buang air besar maupun buang air kecil. Kondisi geografis, budaya, lingkungan, dan latar belakang pendidikan memengaruhi pola pikir masyarakat,” kata Imran kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (6/10). Imran menjelaskan, pemerintah melakukan berbagai pendekatan, antara lain melalu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. “Setelah masyarakat memahami pentingnya sanitasi layak, baru program STBM diterapkan,” jelas Imran. Dia menyebut, beberapa daerah tercatat sebagai daerah yang terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yaitu Madiun, Pacitan, Magetan, dan Ngawi. Adapun Kabupaten Grobogan tercatat sebagai daerah 100 persen sanitasi layak. Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, program STBM efektif untuk menciptakan sanitasi yang layak di daerahnya. “Pada tahun 2008, masyarakat Bojonegoro yang memiliki toilet hanya 35 persen. Akan tetapi, sejak program STBM dicanangkan, sekarang sudah mencapai 90 persen,” ujar Suyoto. Program STBM dilakukan melalui gerakan berbasis masyarakat. Gerakan itu diwujudkan melalui arisan toilet, sosialisasi sanitasi layak, dan wajib memiliki toilet sebagai syarat menikah. Suyoto mencontohkan, terkait gerakan arisan toilet, uang arisan digunakan untuk membangun toilet secara gotong royong. Menurut dia, Kabupaten Bojonegoro sedang mencanangkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC). Setiap desa yang telah terbebas dari sanitasi buruk berhak dideklarasikan sebagai Open Defecation Free (ODF). “Dengan demikian, masyarakat akan berlomba-lomba menciptakan sanitasi layak di lingkungannya. Dampaknya, kesehatan masyarakat meningkat,” kata Suyoto. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (B2PL) Dinas Kesehatan Kota Bandung dr Heni Rahayu Ningtyas, MKM, mengatakan, masyarakat Bandung secara umum telah paham mengenai pentingnya STBM. Sejak 2014, sebanyak 900 kader STBM disebar di 30 kecamatan. Mereka diberikan pelatihan untuk melakukan pemicuan STBM kepada masyarakat setempat. Hingga saat ini, capaian STBM di Kota Bandung sebesar 74 persen. “Ada dua kendala dalam pelaksanaan STBM. Pertama, wilayah padat penduduk terkendala infrastruktur. Sulit untuk membangun septitank yang diharuskan berjarak beberapa meter dari sumber air. Kedua, kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah terkendala biaya. Namun, sebisa mungkin pemerintah kota memberikan bantuan untuk membangun sanitasi layak,” jelas Heni. Dia menambahkan, pemerintah kota Bandung menargetkan setiap tahun ada dua kelurahan berstatus ODF. Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Tuti Hendrawati Mintarsih mengatakan, budaya masyarakat yang heterogen sejatinya dapat diatasi dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat yang paling berpengaruh. “Tokoh masyarakat adalah panutan. Jika tokoh masyarakat sudah memahami pentingnya sanitasi layak, ia akan mampu menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Harus ada pemicunya dulu. Lambat-laun, masyarakat akan tergerak mengikuti,” ujar Tuti.

Antisipasi Covid-19, Lembah Kalipancur Tingkatkan Sanitasi Lingkungan

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan korona, khususnya untuk pelaku usaha keramaian umum, pengelola Desa Wisata Lembah Kalipancur telah meningkatkan kebersihan, dan kelayakan. Langkah yang dilakukan dengan penyediaan hand sanitizer pada sudut-sudut fasiltas yang ada. Seperti di pos parkir, kasir, los-los restoran pemancingan, area pertemuan, kandang-kandang hewan dan pesawat terbang. Upaya manajemen Lembah Kalipancur itu diapresiasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang pada Selasa (17/4) mengadakan acara pengarahan mengenai peningkatan kinerja karyawan UPT Kebersihan di Wilayah I di Lembah Kalipancur. Agendanya pengarahan oleh Kepala DLH Drs Sapto Adi Sugihartono, MM. Sadar lingkungan dengan menjaga sanitasi lingkungan di Lembah Kalipancur itu, menurut manajar Opersional, Novi Prastiawan, sudah terkondisi sejak lama. “Sebenarnya sebelum merebaknya korona, kami sudah sediakan fasilitas itu untuk kebersihan dan kelayakan pengunjung,” kata Novi. Saat ini Desa Wisata Lembah Kalipancur sedang mengembangkan program STEAM ((Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) Park. Selain wahana wisata hewan dengan ketersediaan hewan kuda, sapi, kambing, dan rusa, Lembah Kalipancur menjadi lokasi favorit penyelengaraan lomba burung di Semarang.