Masyarakat mengikuti Giat Sosialisasi Sanitasi Lingkungan untuk meningkatkan pola Hidup bersih dan sehat lingkungan.

Polda Bali-polres Tabanan- Polsek Pupuan. Pada hr selasa 13 maret 2018 jam 20.00 wita Bhabin Desa Pupuan Aiptu Putu Sugriwa mengikuti sosialisasi sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dari PU kabupaten tabanan bertempat di balai serbaguna Desa pupuan kecamatan pupuan kabupaten Tabanan. kegiatan tersebut dihadiri oleh Team Dinas PU An. I Made Pala Gina, I Gst Ketut Muliarta,I gusti Anom dan Wyn Muliada perbekel Desa pupuan, ketua LPM Desa Pupuan, Kelian Dinas dan adat sedesa Pupuan.acara tersebut merupakan program pemerintah th 2015 sampai 2019. Dari sosialisasi program yang akan dilaksanakan dari Dinas PU tentang pembuangan limbah tangga melalui pipa tidak lagi melalui got supaya tidak timbul penyumbatan dalam got. pembiayaan sanitasi tersebut diambil dari anggaran Negara melalui keuangan Negara. Acara tersebut diikuti oleh warga masyarakat banjar Kubu dan kayupuring karena kedua banjar tersebut bisa menyiapkan tempat untuk penampungan limbah rumah tangga.pendanaan pembuatan intalasi pembuatan aliran limbah di biaya dengan anggaran Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah)/ sanitasi.

Pemerintah Utamakan Perbaikan Sanitasi

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai. “Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia,” kata Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek di Jakarta, Kamis (18/10). Karena itu menurutnya, sanitasi dan air bersih merupakan tujuan ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. “Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang meliputi air minum, hygiene dan sanitasi, kualitas air, efisiensi penggunaan air, dan pengelolaan sumber air,” kata Menkes. Lebih lanjut dijelaskan, untuk daerah tertinggal yang belum memiliki sanitasi dan akses yang kurang, pihaknya terus mendorong daerah-daerah tertinggal dan pedalaman. “Dengan adanya Akses Sanitasi Secara Nasional ini bisa dipantau dari tingkat desa. Lalu bisa terdeteksi jumlah keluarga yang masih melakukan buang air besar sembarangan, termasuk juga daerah-daerah yang sulit dijangkau  dan terpencil,” ujarnya. Bersama dengan lintas sektor lainnya Kemenkes membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di setiap kabupaten/kota. Menteri Nila juga meminta agar poin-poin seperti membangun sanitasi air bersih bisa masuk ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Selain membangun infrastruktur, irigasi, embung, membangun akses sanitasi (jambanisasi) juga sangat bermanfaat. Walaupun kecil namun sangat berdampak luar biasa untuk ke depannya. Ini yang diharapkan dari penggunaan dana desa,” kata Menteri Nila. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi sebagai upaya untuk mencapai akses universal pada akhir 2019. Untuk mewujudkannya, Kemenkes dan beberapa kementerian lain serta mitra lain meluncurkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada 2008. Ada 5 pilar STBM, yaitu stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair.

Pamsimas Dukung Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Bagi Masyarakat Desa

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), merupakan program yang turut dinaungi oleh Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Dengan tujuan menjamin kualitas air bersih maupun lingkungan tempat tinggal yang sehat, khusunya bagi masyarakat desa, pinggiran kota dan daerah Urban. Dikatakan oleh Direktur Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Ir. Leroy Samy Uguy, MA. Phd, program yang telah mencakup 15 Provinsi Se-Indonesia ini, ingin menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses air bersih maupun sanitasi yang baik. “Kondisi air minum dan sanitasi buruk dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan yakni Stunting pada anak (kekerdilan). Hasil penelitian sekitar 35 persen terjadi karena buruknya air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, program ini ingin menjamin terutama di daerah yang kurang terjangkau air bersih. Kami mendukung dengan memberikan bimbingan teknis mengenai persiapan untuk penyediaan air bersih dan lingkungan sanitasi, agar terus dikembangkan oleh masyarakat.” kata Leroy Samy, Rabu (26/9/2018). Dirinya tiba di Bumi Serumpun Sebalai ini, sebagai bentuk dukungan sinergitas pemerintah pusat, bersama pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan agar terbentuk asosiasi dan para pendamping, agar dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KP-Spams. Sebab Bangka Belitung menjadi satu diantara Provinsi yang menerima Program ini. Pentingnya Pamsimas ini, sesuai dengan rencana jangka pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional akses universal air minum dan sanitasi, tahun 2019 dengan capaian target 100 persen akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Ketersediaan akses air bersih dan sanitasi, merupakan satu diantara indikator dalam klaaaifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM).