Sanitasi Disepelekan Padahal Penting Bagi Kesehatan Masyarakat

Dofuzogamon Gaho berharap semoga proyek itu berguna bagi masyarakat yang membutuhkannya. “Karena menurutku Program PPSP cenderung proyek asal jadi alias akal-akalan,” kata Dofuzogamon Gaho. Peran semua intansi pemerintah dibutuhkan karena (buang air besar sembarangan (BABs) bila dibiarkan maka itu juga limbah. Program ini sih baik. “Kepada pemerintah boleh dong bertanya adakah IPAL di kawasan perhotelan, rumahsSakit, dan kawasan industri khususnya di Sumut (sudah tertangani -red). Jangan banyak program hanya bisa menghabiskan uang rakyat. Undang-undang telah lama ada terkait lingkungan hidup, tetapi Perda tidak ada. Bagaimana menindaknya jika hal itu idak dipenuhi mereka,” tanya Dofuzogamon Gaho. Ulong Alex menyebutkan sanitasi merupakan aspek penting yang perlu dibenahi di negara ini. Seiring pertumbuhan penduduk yang cepat sementara ketersediaan lahan statis maka sanitasi aspek penting terkait lingkungan hidup manusia. Mulai dari praktik 3R, BABs, TPA dan jaringan air limbah semua masih tertinggal dibanding negara lain dan harus dibenahi. Perbaikan tersebut berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari indikator kesehatan. Sanitasi dibenahi mendukung hidup sehat manusia Indonesia. Jika tidak dibenahi dengan sungguh2 maka menyebabkan munculnya beberapa penyakit yang menyebar. “Seharusnya tindakan perbaikan sanitasi tidak hanya dilakukan pemerintah pusat tetapi perlu dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar program pemerintah tersebut dapat sampai ke pelosok Indonesia, bukan hanya 330 Kabupaten dan Kota tetapi pada 542 Kabupaten dan Kota di Indonesia,” saran Ulong Alex. Beresman Sitinjak berkata,”Kalau memang ini program yang serius mau dilakukan pemerintah, saya menitip pesan buat anggota dewan yang saya hormati yakni ibu Nana Phie Oejoeng, bapak Richard EM Lingga, dan bapak anggota DPR-RI Ali Wongso Sinaga, untuk mengawal kebijakan ini di Sumut.” Disarankan agar Pemprov Sumut dan pemkab/ pemkot serta dinas- dinas yang terkait agar bisa mengeluarkan kebijakan menurut tingkatannya. Sampah bisa berkurang drastis dengan cara: mohon para pemulung disubsidi/ bantuan honor daerah (sistem penggajian lepas) agar setiap pemulung/pemungut sampah wajib menyetor sampah recycle ke masing masing kelurahan setara 25 kilogram setiap hari. Setiap pemulung di tingkat kelurahan minimal 10 orang terdaftar (setiap kelurahan memiliki penampungan sampah yang dikelola BUMD) dan dibayar sesuai harga barang rongsokan menurut jenisnya sebagaimana harga pasar saat itu. Dan dipastikan para pemulung di negeri ini akan berjuang bukan hanya mencari di toko toko atau supermarket saja. “Sementara tumpukan sampah di pinggir jalan mereka biarkan diangkut oleh Dinas Kebersihan. dan akhirnya tertimbun di TPA (tempat pembuangan akhir),” kata Beresman Sitinjak. Askar Marlindo menilai kesadaran masyarakat terhadap sanitasi sampai saat ini dinilai masih rendah. Hal ini ditengarai adanya sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengalokasikan sebagian anggaran pembangunannya untuk urusan ini. Tercatat hingga saat ini baru 78 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk sebagai anggota Akopsi (Asosiasi Kota Peduli Sanitasi). Ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap sektor sanitasi yang menimbulkan kesan tidak adanya kepedulian. Studi yang dilakukan Bank Dunia, buruknya kondisi sanitasi di Indonesia telah menyebabkan kerugian sedikitnya Rp56 triliun terbuang sia-sia per tahun. Padahal, semakin layak akses sanitasi di suatu kota terbukti dapat meningkatkan pendapatan Pemda. Ironisnya, dari jumlah penduduk Indonesia saat ini, diperkirakan sekitar 20 juta – 40 juta diantaranya belum memiliki akses Sanitasi yang layak. Program pembangunan Sanitasi Permukiman dapat berjalan sukses bila ada perencanaan dan strategi yang tepat untuk membantu pemerintah mencapai target secara optimal. PPSP merupakan langkah dukungan terhadap pencapaian target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 untuk sektor sanitasi. Pembangunan senitasi dapat terwujud apabila sanitasi telah menjadi prioritas pembangunan dan urusan bersama pemerintah pusat, daerah, swasta, lembaga donor dan juga masyarakat. “Karena kita bicara percepatan, jumlah ini harus terus dan bertambah melebihi jumlah yang ditargetkan,” kata Askar Malindo.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *