Australia Tawarkan Perpanjangan Hibah Sanitasi untuk Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi akan mendapat perpanjangan program Hibah Sanitarian kit / Kesling Kit Australia-Indonesia (Sanitasi-Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation/SAIIG) dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Program ditawarkan hingga tahun 2020.

Pembangunan sanitasi lewat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan realisasi program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia. Kota Cimahi sudah mendapat hibah sejak 2013-2014 dan berakhir tahun 2017.

Wakil Tim Review dukungan teknis program SAIIG Rick Pollard didampingi Bambang Tata Samiadji mengatakan, selama program hibah berlangsung, pembangunan sanitasi yang dilakukan Kota Cimahi terbilang lancar.

“Kita nilai Cimahi cukup lancar meski ada kendala-kendala. Kita identifikasi dan bantu perbaikan, kami mengajukan perpanjangan hibah ini sebagai bentuk kerjasama yang baik,” ujarnya saat berkunjung ke Kota Cimahi, kemarin.

Mekanisme hibah diberikan berbasis kinerja terukur. Pemerintah membiayai terlebih dahulu, pembangunan dibayar setelah rampung dan terverifikasi. Dana hibah disalurkan lewat rekening kas daerah sesuai hasil pembangunan.

Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, pembangunan sanitasi sudah selesai sekitar 97%. Atas dasar itu pihaknya mendapat penawaran perpanjangan hibah.

“Kami menyambut baik penawaran ini sehingga pembangunan sanitasi bisa kita perluas. Terutama wilayah Tengah dan Selatan Kota Cimahi untuk Cigugur dan Melong,” terangnya.

Diakuinya, masih ada kendala yang dihadapi Pemkot Cimahi dalam pembangunan sanitasi ini. Terutama penolakan dari sejumlah warga dan lahan yang terbatas.

“Ada satu-dua orang yang menolak. Tapi kan memang perlu upaya bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau menerima dengan iklas program ini. Selain itu soal lahan yang sulit untuk pembangunan sanitasi. Tapi kita berupaya dan percaya yakin bisa mendapatkannya,” beber Ngatiyana.

39,1 Persen Sanitasi di Indonesia Masih dalam Kondisi Buruk

Masalah Sanitarian kit / Kesling Kit merupakan masalah klasik yang tak kunjung usai di Indonesia. Beberapa waktu lalu isu kesehatan nasional tentang kondisi kelayakan sanitasi di Indonesia mengemuka kembali.

Menurut World Health Organisation (WHO), Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang memiliki sanitasi terburuk/tidak layak pada 2017, sementara peringkat pertama ditempati India dan peringkat kedua Tiongkok.

Ruang lingkup sanitasi layak adalah tersedianya air bersih serta sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia. Tentu saja ini bukan suatu prestasi yang membanggakan mengingat sebenarnya program peningkatan sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia sudah dimulai sejak pencanangan Millennium Development Goals (MDGs) pada 2000.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga di Indonesia yang mempunyai sanitasi layak pada 1999 hanya 32,56% (16,67 juta rumah tangga). Kondisi ini memang terus mengalami perbaikan setelah pemerintah mencanangkan program peningkatan kesehatan sebagai bagian dari MDGs.

Pada 2015, saat MDGs berakhir, rumah tangga bersanitasi layak bisa mencapai 62,14% (40,76 juta rumah tangga). Meskipun sudah dianggap berhasil, bila dibandingkan negara-negara tetangga kita masih sangat tertinggal jauh.

Pemerintah melanjutkan program peningkatan kesehatan ini sesuai dengan arah Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan lanjutan dari MDGsTujuan SDGs yang keenam yang harus dipenuhi pemerintah adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua.

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2030 sesuai SDGs, pada 2016 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan Program Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Germas).

Gerakan nasional tersebut bertujuan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat. Program ini memiliki beberapa fokus seperti membangun akses untuk memenuhi kebutuhan air minum, instalasi kesehatan masyarakat, serta pembangunan sanitasi dan pemukiman yang layak huni.

Ketiganya merupakan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi Germas. Gerakan nasional ini dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Germas melibatkan semua elemen bangsa demi membudayakan paradigma hidup sehat. Ada setidaknya tujuh langkah Germas yang bisa dilakukan masyarakat dalam rangka membiasakan pola hidup sehat.

Langkah-langkah itu adalah melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban.

Langkah yang terakhir merupakan salah satu program perbaikan sanitasi buruk Indonesia. Pada 2017, setahun setelah Germas dicanangkan, rumah tangga di Indonesia yang mempunyai sanitasi layak meningkat menjadi 67,89% (45,60 juta rumah tangga).

Lingkungan, Faktor yang Paling Menentukan Kesehatan Masyarakat

Jakarta.
Sanitarian kit / Kesling Kit merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup.

Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (life style); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Dalam sambutannya pada peringatan Hari Gizi nasional (HGN) ke-58 tahun 2018 di Jakarta, Kamis pagi (25/1), Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M Kes, menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan tidak mungkin mampu sendirian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan. Dalam upaya mengatasi masalah gizi, khususnya masalah stunting pada anak, memerlukan peran lintas sektoral karena disebabkan oleh faktor multidimensi.

”Faktor predisposisi dari persoalan-persoalan gizi di antaranya adalah faktor perilaku, pengalaman yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan gizi, faktor individu yang berkaitan dengan personal maupun keluarga, juga faktor lingkungan, mempunyai peran yang besar di dalam pemecahan masalah gizi di Indonesia”, ujar Anung.

Seperti diketahui, penyebab langsung dari masalah gizi adalah asupan makanan yang tidak memadai, dan keberadaan ancaman penyakit infeksi yang berulang.

Adapun faktor-faktor tidak langsung, misalnya kurangnya pengetahuan mengenai gizi dan pola pengasuhan; akses air bersih yang tidak memadai; higienis dan sanitasi yang buruk; keterbatasan (sulit) untuk mengakses pelayanan kesehatan; ketersediaan pangan; kondisi sosial dan pendapatan (ekonomi); hingga ketersediaan stok bahan bakar minyak.

”Persoalan makronya ketersediaan pangan, sementara persoalan mikronya karena aksesibilitas”, ungkapnya.

Menurut Anung, pendidikan gizi menjadi penting untuk dilakukan oleh semua orang, semua pihak di semua lapisan masyarakat dengan pesan-pesan yang terstandarisasi (baku), harus sampai tidak hanya menyentuh aspek pengetahuan saja, namun juga dapat mempengaruhi aspek sikap bahkan perubahan perilaku.

”Pengetahuan bagaimana memilih, mengolah dan menyajikan makanan yang baik dan diperlukan tubuh menjadi satu hal sangat penting. Di luar itu, sanitasi. Kalau kesehatan selalu mengatakan cuci tangan pakai sabun, namun di sana air bersih tidak ada, pasti penyakit infeksi tetap ada”, imbuhnya.

Anung juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian masalah gizi memerlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga lain. Upaya ini harus dilakukan bersama-sama mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat, dan lainnya, agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

”Semuanya harus terlibat. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dari sisi kesehatan untuk diberi makanan tambahan, nggak cukup. Karena kalau masalah sanitasinya tidak diselesaikan, kecacingan tidak diselesaikan, kalaupun berat badan anak tersebut berhasil dikeluarkan dari kategori gizi buruk setelah perawatan, saat kembali ke lingkungannya pasti akan kembali (gizi buruk) lagi, bila tidak dipecahkan bersama (masalahnya)”, tandasnya.