Sanitasi total yang dipimpin masyarakat

KESEHATAN sangat diidamkan oleh setiap manusia dengan tidak membedakan status sosial maupun usia. Semua mempunyai keinginan yang sama untuk mempunyai tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat selain menguntungkan diri sendiri juga berguna bagi perkembangan kemajuan suatu bangsa dan negara. Kita hendaknya menyadari bahwa kesehatan adalah sumber dari kesenangan, kenikmatan dan kebahagian. Karena itu, adalah bijaksana bila kita selalu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Untuk mempertahankan kesehatan yang baik kita harus mencegah banyaknya ancaman yang akan mengganggu kesehatan kita. Ancaman yang paling berbahaya adalah kedunguan yaitu ketidaktahuan atau tahu tapi tidak mau melaksanakan (Entjang; 2000). Ancaman lainnya terhadap kesehatan adalah pembuangan kotoran (faeces dan urina) yang tidak menurut aturan. Buang Air Besar (BAB) di sembarangan tempat itu berbahaya. Karena itu akan memudahkan terjadinya penyebaran penyakit lewat lalat, udara dan air. Apa maksudnya? CLTS (Community Lead Total Sanitatian) atau dalam bahasa Indonesia terjemahannya lebih kurang Sanitasi Total Yang Dipimpin Oleh Masyarakat adalah sebuah pendekatan dalam pembangunan sanitasi. Pendekatan ini mulai berkembang tahun 2001. Awal mulanya hanya pada beberapa komunitas di Bangladesh, namun saat ini sudah diadopsi secara massal di negara tersebut. Bahkan Propinsi Maharasthra wilayah dari negara bagian di India telah mengadopsi secara massal pendekatan CLTS ke dalam program pemerintah yang disebut program Total Sanitatian Compaign (TSC). Selain itu, dinegara-negara tertentu yaitu Cambodia, Afrika, Nepal, dan Mongolia sudah pula menerapkan pendekatan itu. Tujuan CLTS Kegiatan CLTS ini lebih ditekankan pada perubahan perilaku kebiasaan masyarakat dari yang masih Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat (open defecation) ke tempat yang berkonsentrasi (jamban). Jamban ini diusahakan dari bahan lokal (bukan terbuat dari konstruksi beton bertulang) karena sasaran CLTS ini pada masyarakat pedesaan. Dengan adanya jamban yang sederhana tersebut lingkungan akan menjadi lebih sehat dan penyakit yang disebabkan akibat dari BAB di sembarangan tempat bisa diminimalisir. Kalau masyarakat sudah bisa dan biasa BAB di jamban tersebut dan sudah dapat merasakan keuntungannya secara perlahan, masyarakat dengan sendiriny akan membuat jamban yang permanen serta lebih memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Perubahan perilaku BAB ini tidak gampang. Sebagai contoh kalau sudah terbiasa BAB di sungai yang kakinya terendam air, merasa dingin, melihat pemandangan dan terasa nyaman lalu harus berpindah BAB di jamban dengan ruang yang sempit, sumpek dan gelap adalah sangat sulit. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah perilaku tersebut. Secara klasik perubahan perilaku tersebut sering diutarakan oleh kebanyakan orang, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak sekolah sama sekali, yaitu bahan mengubah perilaku tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan pendekatan CLTS secara bertahap diharapkan akan terjadi perubahan baik secara evolusi maupun secara revolusi. Hal ini akan tergantung dari sumber daya manusia yang ada pada lokasi kegiatan. Prinsip-prinsip CLTS Prinsip utama dari CLTS yaitu: pertama, tidak ada subsidi terhadap pembangunan infrastruktur (jamban keluarga). Masyarakat dilatih untuk membantu diri sendiri dan memulai dari apa yang dimiliki (kemauan, tenaga dan bahan lokal). Berbeda dengan program lainnya, baik dari pemerintah atau penginisiatif, yang selalu memberikan subsidi yang mendorong masyarakat berperan aktif mengikuti programnya. Kedua, peran aktif seluruh lapisan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemakaian sehingga masyarakat merasa memiliki, dengan demikian masyarakat bisa menjaga/memelihara dan tidak ada ketergantungan dengan pihak luar. Ketiga, masyarakat sebagai pemimpin. Keempat, tidak menggurui dan tidak memaksa. Banyak faktor yang mempengaruhi BAB di sembarangan tempat, yaitu (i) kekurangtahuan tentang kesehatan, (ii) merasa nyaman dan aman karma sudah dilakukan bertahun-tahun (turun temurun) tidak terkena penyakit, (iii) dan masih mendukung yaitu bisa BAB di sungai dan pantai atau di lahan pekarangan karena masih luas, (iv) masih beranggapan bahwa untuk membuat jamban diperlukan biaya yang mahal, (v) tidak ada sanksi. Untuk menggugah masyarakat supaya memahami kegiatan ini perlu diperkenalkan beberapa program kesehatan. Di antaranya kegiatan CLTS dalam bentuk diskusi bersama dengan masyarakat. Pada saat tersebut masyarakat akan mengetahui bahwa jika masih BAB di sembarangan tempat : (i) gampang terkena penyakit yang disebarkan lewat lalat, udara, air bahkan lewat tangan, (ii) rasa malu dilihat orang lain, (iii) rentan terhadap serangan binatang buas, (iv) merugikan orang lain. Hal ini bertentangan dengan adat ketimuran kita Serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengajak masyarakat membandingkan dengan desa lain yang kondisinya lebih jelek (tidak mampu), namun bisa membangun jamban keluarga tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian masyarakat di desa tersebut terpicu untuk segera memiliki jamban sederhana, memenuhi aturan kesehatan. Menurut Ehlers dan Steel, ada beberapa persyaratan jamban yang sehat, dua di antaranya yaitu, pertama, kotoran tidak boleh terbuka sehingga menjadi tempat lalat bertelur atau perkembangbiakan vektor penyakit lainnya, kedua, jamban harus terlindung dari penglihatan orang lain. Pelaksanaan CLTS Pelaksanaan CLTS di Indonesia diperkirakan tahun 2002. Sebagai uji coba dilaksanakan di 5 propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Sedangkan propinsi lainnya dilaksanakan secara bertahap. Di Propinsi Nusa Tenggara Timur mulai diperkenalkan tahun 2006. Di Propinsi Nusa Tenggara Timur jumlah desa sebanyak 2.463 buah dan jumlah kelurahan sebanyak 299 buah, total jumlah desa dan kelurahan 2.762 buah. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 881.120 KK (4.185.774 jiwa) Dari jumlah KK tersebut yang telah memiliki jamban dapat dirinci sebagai berikut (i) memakai leher angsa 205.748 buah, (ii) plesengan 140.576 buah, (iii) cemplung 271.269 buah, dan (iv) lainnva 67.034 buah. Total semuanya 648.627 buah (NTT dalam angka 2005). Ini berarti KK yang masih BAB di sembarang tempat atau yang belum memiliki jamban, . sebanyak 96.393 KK. Asumsi 1 KK : 5 jiwa, maka yang BAB di sembarang tempat sebanyak482.165 jiwa (11,5 %). CLTS di NTT Kalau melihat data kepemilikan jamban di NTT, maka sebaiknya program CLTS ini terus diperkenalkan agar masyarakat perlahan-lahan bisa BAB secara terkonsentrasi. Tugas ini memerlukan kerja sama lintas sektor (stakeholder). Kegiatan ini sangat bisa dilaksanakan di NTT. Hal ini sudah terbukti pada tahun 2006 Kabupaten Sumba Barat telah berhasil melaksanakan CLTS di 2 desa. Diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat berkembang di desa-desa lain, baik di Sumba Barat sendiri maupun kabupaten yang ada di NTT. Dengan prinsip-prinsip CLTS di atas jelas pendekatan ini sulit dilaksanakan. Karena secara langsung CLTS tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. CLTS juga tidak secara langsung mengentaskan kemiskinan. Apalagi tidak adanya subsidi atau rangsangan dari pemerintah/ LSM/penginisiatif. Seandainya bisa dilaksanakan pun membutuhkan waktu lama. Tetapi sesulit apa pun, dengan kerja keras dan bekerja untuk kebaikan bersama pasti bisa dilaksanakan. Suatu pekerjaan yang lama, bukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, akan tetapi yang lama adalah kapan memulai pekerjaan tersebut. Sumber : http://www.ampl.or.id/digilib/read/sanitasi-total-yang-dipimpin-masyarakat/22263

Menanti Sanitasi Higienis Di Sekolah

Kecil-kecil cabe rawit. Itu barangkali peribahasa yang tepat disandangkan pada masalah sanitasi di negeri ini. Meski terkesan sepele, akan tetapi persoalan sanitasi memberi efek luar biasa. Fakta menunjukkan, dari setiap 1.000 bayi lahir, hampir 50 orang di antaranya meninggal karna diare sebelum usia 5 tahun. Ironisnya, sekitar 94% kasus diare diakibatkan faktor lingkungan terkait dengan konsumsi air yang tidak sehat dan buruknya sanitasi. “Selain diare, sanitasi yang buruk menyebabkan penyakit kulit dan ISPA (infeksi saluran pernapasan atas),” ungkap Menteri Kesehatan, AR dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, pada acara Konferensi Sanitasi Nasional 2009, Selasa (8/12) di Jakarta. Menkes juga menegaskan, buruknya sanitasi turut menurunkan nilai Human Development Index (HDI) Indonesia, yaitu menempati urutan ke-41 dari 102 negara berkembang di dunia. Bahkan, berdasarkan studi Bank Dunia yang dilakukan pada 2007, potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi yang buruk sekitar Rp 58 triliun per tahun! Sebenarnya dalam lima tahun terakhir, investasi untuk sanitasi sudah meningkat “pesat”, yaitu Rp5.000 per kapita per tahun. Bandingkan, pada rentang waktu sejak 1970 sampai 2000, hanya mencapai Rp200 per kapita per tahun. Sayangnya lagi, kebutuhan ini masih jauh dari ideal karna baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar yang seharusnya Rp47.000 per kapita per tahun. “Angka yang sangat timpang tersebut menunjukkan, betapa Sanitasi Indonesia telah jauh tertinggal” ujar Menkes. Data Depkes 2008 menunjukkan, sekitar 70 juta masyarakat belum memiliki akses terhadap sanitasi. Sekitar 19 juta orang di antaranya tinggal di perkotaan dengan Iingkungan sanitasi yang buruk. Akibatnya, 75% sungai dicemari oleh lebih dari 14.000 ton tinja per hari dan 176.000 meter kubik urin per hari. Di perkotaan yang padat penduduknya, 70%-85% air sumur/tanah mengandung bakteri E. coli akibat buangan tinja.”Sepertinya masalah ini kecil, padahal efeknya luar biasa. Buruknya penyehatan lingkungan/sanitasi ini merupakan kendala serius. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sanitasi yang tak layak dan perilaku higienis yang sehat,” papar Nugroho. Perhatian Pemerintah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE., MA., mengatakan, pemerintah telah merancang program percepatan pembangunan Sanitasi perkotaan yang akan dijalankan pada periode 2010-2014. “Agar program ini dapat berjalan efektif, dibutuhkan dukungan nyata yang terintegrasi dari berbagai sektor terkait di kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.” Seperti diketahui, pemerintah menetapkan target mencapai pembangunan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) sampai dengan tahun 2014 di antaranya berupa: menyediakan akses air minum bagi 70% penduduk, menciptakan kondisi stop buang air besar sembarangan, menyediakan akses terhadap pengelolaam sampah bagi 80% rumah tangga di daerah perkotaan, serta menurunkan luas genangan sebesar 22.500 ha di 100 kawasan strategis perkotaan. Sanitasi Sekolah Dalam skala yang lebih kecil, sanitasi sekolah juga cenderung dilupakan kondisi kebersihannya. Padahal kondisi sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai dampak. Di antaranya, rendahnya efektivitas dalam kegiatan belajar, tingkat absensi tinggi, tingginya prevalensi penyakit cacingan dan diare pada kalangan murid, pun peningkatan polusi lingkungan bagi murid dan masyarakar sekitar. “Ada dalam satu kelas di suatu sekolah dimana setiap hari 15 anak tidak masuk karena mengalami diare dan malaria. Ini salah satu efek dari sanitasi yang buruk atau tak memadai. Makanya sanitasi sekolah penting diperhatikan,” kata Oswar Mungkasa, Ketua Pelaksana Harian Jejaring AMPL “Ciri sekolah sehat salah satunya adalah sanitasinya baik,” tandasnya. Oswar mengakui, pelaksaan sanitasi sekolah belum terpadu, dan kerangka kerjanya belum tersedia. “Dari 140 SD di Indonesia, hanya 400 yang sanitasinya baik. Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) pun belum optimal, masih fokus pada pembangunan fasilitas daripada perubahan perilaku. Padahal, penting adanya pendidikan kesehatan, dan perubahan perilaku.” Tantangan ke depan, lanjut Oswar, sekolah menjadi salah satu focaL point dalam pembangunan sanitasi di Indonesia. “Jadi sekolah menjadi pusat pembelajaran sanitasi untuk lingkungan sekitar, sebagai promosi sanitasi.” Pengembangan jejaring sanitasi sekolah dilakukan oleh unsur pemerintah, LSM, swasta, donor, universitas, dan individu. Pengembangan desain besarnya dilakukan bersama UNICEF “Langkah ke depan adalah pengembangan pembangunan sanitasi sekolah dalam 10-15 tahun, roadmap atau pemetaan kondisi atau konsolidasi sanitasi sekolah di Indonesia, regulasi, pelaku, sumber dana, pembelajaran, inovasi, pengembangan data base sanitasi sekolah, serta pengembangan grand design sanitasi sekolah di Indonesia,” papar Oswar. Kabar gembiranya, langkah nyata telah dilakukan oleh sekolah-sekolah di Mataram, NTB. Drs. H. lalu Syafii, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataratn NTB menjelaskan, ada perda yang menetapkan, setiap sekolah harus memiliki sanitasi yang baik, kantin, perlengkapan olahraga dan sebagainya. ”Pada era 70-80-an, sekolah banyak dibangun, tapi kebutuhan sanitasinya tak begitu diperhatikan. Di Kota Mataram, 1 toilet disediakan bagi 30 siswa, sedangkan di TK tiap kelas satu WC. Guru wajib mengontrol WC, ada petugas kebersihan WC, pengharum WC, dan kalau ada coretan, kepala sekolah yang harus menghapusnya. DPRD juga secara teratur mengontrol WC, bahkan walikota turun ke sekolah-sekolah melihat secara langsung kondisi sanitasi serta meminta kepala sekolah untuk mengadakan perubahan bila sanitasinya masih buruk. “Di sisi lain. Lalu mengatakan, sekolah adalah tempat penanaman nilai iman, takwa, konsep hidup bersih, toleransi dan sebagainya. Kuncinya adalah keteladanan dan keberlanjutan. Membentuk generasi cinta kebersihan tak cukup hanya instruksi. Begitu pula di sekolah, konsepnya bukan instruksi tapi keteladanan. tak terkecuali, hal itu harus melibatkan orangtua dan tokoh masyarakat untuk menanamkan kebersihan dan pentingnya sanitasi,” kata Lalu. Ya, jangan heran kalau Kota Mataram telah 9 kali meraih juara sekolah sehat tingkat nasional. “Kami juga meraih juara kota sehat yang salah satu indikatornya penilaian sekolah. Juga kami meraih Adipura karena kontribusi sekolah sehat,” ungkap Lalu bangga. Sumber : http://www.ampl.or.id/digilib/read/menanti-sanitasi-higienis-di-sekolah/22271

Sanitasi Memadai Jadi Elemen Kunci

AIR minum dan sarana sanitasi layak merupakan hak da sar manusia. Sebab, keduanya merupakan elemen utama untuk bertahan hidup. Guna memberikan akses yang merata bagi segenap warga di seluruh belahan du nia, para pemimpin negara telah mencantumkan poin air minum dan sanitasi da lam Millenium Development Goals (MDGs), sebagai pan duan bagi negaranegara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Fakta menunjukan, negara kepulauan ini masih harus bekerja ekstra keras un tuk bisa memenuhi akses air minum dan sarana sanitasi bagi masyarakatnya. Sesuai MDGs, pemerintah menargetkan pada 2015 men datang 60,3% penduduk sudah bisa mengakses air minum yang aman dan 62,37% pen duduk bisa memiliki sarana sanitasi yang layak. Bila di bandingkan dengan negara te tangga, Malaysia, untuk urusan kedua bidang tersebut bangsa kita masih tertinggal beberapa langkah. Pasalnya, kini negara jiran itu telah memenuhi akses air minum berstandar bagi 100% warganya. Secara nasional, masih ter dapat sekitar 64% wilayah pedesaan yang kesulitan dalam menjangkau akses air bersih dan tidak memiliki sarana sanitasi yang layak. Fenomena seperti ini kadang tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat di perkotaan. Sementara banyak penduduk desa harus berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk memenuhi derigennya dengan air, segelintir orang kaya di kota menggunakan air bersih secara berlebihan. Terbatasnya layanan air mi num yang bersih dan sanitasi yang buruk berdampak pada tingginya kasus penyakitpe nyakit berbasis lingkungan di Tanah Air. Dalam perbincangan de ngan Media Indonesia, akhir pekan lalu, di Jakarta, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mema parkan, intensitas penularan diare dan cacingan masih cu kup tinggi di negara ini. Begitu juga sejumlah jenis penyakit kuno lain, seperti, polio, fram busia dan tipes. “Penyebabnya, belum se mua masyarakat memiliki ak ses terhadap air minum yang sehat dan memiliki sarana sanitasi layak,” keluhnya. Wabah yang paling sering berulang di Indonesia yang terkait dengan permasalahan air bersih dan sanitasi adalah diare. Meski terkesan seba gai penyakit sederhana, diare tidak bisa dianggap remeh. Penyakit yang dikenal juga disebut muntah dan berak berak (muntaber) itu menyum bang kematian bayi terbesar di Indonesia, mencapai 31,4% dari total kematian bayi. Sejatinya, kata Tjandra, ke jadian diare dapat diturunkan melalui beragam cara. Melalui peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan sarana sanitasi dasar, diprediksi preva lensi diare dapat dipangkas menjadi 32%. Dan dengan pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga, nis caya resiko diare bisa ditekan jadi 39%. Pemerintah telah menetap kan program Indonesia Stop Buang Air Besar Sembarangan tahun 2014 (RPJMN Kementerian Kesehatan Bidang Pe nyehatan Lingkungan), yang sejalan dengan tujuan MDGs, yaitu menurunkan jumlah pen duduk yang belum memiliki akses air minum dan sarana sanitasi dasar sebesar 50% ta hun 2015. Tjandra mengatakan dirinya optimistis target ini bakal teraih apabila semua kementerian dan lembaga bahu membahu mendukung program ini dan mengesampingkan ego sek toral. Ditambah lagi, saat ini dunia usaha juga mendukung upayaupaya ini melalui pro gramprogram Corporate social responsibility mereka. Misalnya, pihak DanoneAqua yang kon sistem membantu penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi memadai bagi masyarakat. “Akses untuk mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi adalah kebutuhan dasar un tuk semua orang dan menjadi suatu tantangan utama untuk Indonesia,” sebut Corporate Communications Danone Aqua, Michael Leimena. Untuk itu, Aqua telah berkomitmen untuk secara proaktif berkontribusi dalam bidang ini melalui berbagai program strategis. “Hal ini demi kesehatan beriburibu penduduk Indonesia,” im buhnya. Berbasis masyarakat Michael menuturkan, ke seluruhan program penye diaan air bersih dan sanitasi dilakukan dengan berbasis pada masyarakat. Yang berarti bahwa para penduduk desa berkontribusi dengan menge rahkan tenaga dan menyedia kan lahan untuk proyek yang dijalankan. Selain itu, dibentuk juga Komite Air yang dilatih untuk merancang fasilitas, memantau pekerjaan, dan me mastikan pengelolaannya yang perlu secara jangka panjang. Tiga kelompok masyarakat yang menjadi tujuan program ini adalah, desadesa di sekitar pabrik Aqua, desa terpencil di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kegiatan “1 L for 10 L,” dan komunitas pemu lung di wilayah perkotaan. Di sekitar pabrik Aqua, 6 jenis proyek telah selesai. Selain itu terdapat 10 proyek lain yang sedang dikerjakan di 9 lokasi di Jawa, Sumatera, dan pulau pulau terpencil di Indonesia Timur. Michael mengharapkan, sebelum akhir tahun 2011, se banyak 25 proyek akan disele saikan dengan target lebih dari 70.000 penerima manfaat. Di NTT, proyek ini dilaksanakan dalam kerangka Cause related marketing 1 L untuk 10 L” yang bertujuan mempromosikan akses air bersih dan penyehat an lingkungan sebagai suatu persoalan utama yang perlu diperhatikan semua pihak. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kese hatan keluarga Indonesia yang dilaksanakan oleh LSM inter nasional berpengalaman, ACF (Action Comtre LaFaim), dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan kunci di NTT. Setelah program tahap pertama berhasil diselesaikan pada bulan September 2009, sekitar 19.000 penduduk di empat kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menda patkan akses air bersih yang lebih baik dan kehidupan yang lebih sehat. Sasaran tahap kedua pro gram ini yang berlangsung tahun 2009 ­ 2011 adalah desadesa lain di NTT. Secara kese luruhan, lebih dari 35.000 orang akan mendapatkan manfaat dari program 1 L untuk 10 L dalam waktu empat tahun, dengan banyak sumber daya yang diinvestasikan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan pada masyarakat setempat. Terakhir, Aqua bekerjasama dengan Yayasan Bina Mandiri di wilayah kumuh di Kalimalang, Bekasi tempat komunitas para pemulung yang menggunakan setengah dari pendapatan me reka untuk membeli air bersih. Di sini, teknologi sederhana digunakan untuk mengelola air kotor menjadi air bersih. Aqua bertekad, programprogram bermanfaat itu akan terus di tingkatkan. Sumber : http://www.ampl.or.id/digilib/read/sanitasi-memadai-jadi-elemen-kunci/22282