Pembangunan Sanitasi Jangan Ditunda

Sanitasi dan masalah air bersih merupakan persoalan mendasar dalam aspek  kesehatan. Sayangnya pengelolaan sanitasi dan air bersih, yang merupakan faktor kunci dalam upaya pemeliharaan kesehatan, hingga kini belum menjadi prioritas pembangunan nasional Masih rendahnya prioritas pembangunan sektor sanitasi, dari kebijakan dan peraturan hingga cakupan layanan fasilitas menjadi kendala utama bagi peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat. Orientasi pembangunan nasional yang selalu mengacu pada pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak serta merta membuat kesejahteraan meningkat. Salah satunya adalah dapat dilihat dari masih rendahnya akses air bersih dan sanitasi oleh masyarakat, baik itu diwilayah perkotaan ataupun pedesaan. Masalah ini memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga masyarakat. Pemahamanan masyarakat akan pentingnya air dan sanitasi yang belum memadai, juga merupakan salah satu aspek semrawutnya persoalanan sanitasi di Indonesia. Misal saja, masih banyak masyarakat, baik di kota ataupun pedesaan yang membuang sampah ataupun BAB di sembarang tempat. Urusan Pribadi Secara umum, banyak masyarakat yang masih menganggap kualitas sanitasi merupakan urusan masing – masing pribadi. Mereka belum paham, bahwa buruknya Perilaku sanitasi oleh salah satu anggota masyarakat juga akan mempengaruhi kualitas kesehatan anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut ditambah lagi dengan belum dijadikannya sanitasi sebagai kebutuhan dasar yang sama pentingnya dengan kebutuhan untuk pangan misalnya. Untuk itu diperlukan suatu kampanye sosial yang efektif guna menumbuh kembangkan perilaku hidup bersih dan sehat dikalangan masyarakat. Air dan sanitasi juga merupakan bagiandalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat karena keterkaitannya dengan kesehatan, keluarga, lingkungan serta pengurangan kemiskinan. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi akan mengakibatkan si miskin akan menjadi semakin miskin, karena sanitasi yang tidak dikelola dengan balk akan menimbulkan kerugian, baik secara material ataupun non material. Secara material, akses air dan sanitasi yang buruk akan mengakibatkan timbulnya penyakit ditengah-tengah masyarakat. Tentunya dengan timbulnya penyakit akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena adanya pengeluaran tambahan untuk berobat ke dokter. Yang lebih berbahaya adalah sanitasi yang tidak layak berdampak pada kematian bayi, angka kesakitan dan malnutrisi pada anak yang menjadi ancaman besar bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Kerugian lain yang diakibatkan akibat akses dan sanitasi yang buruk adalah tercemarnya sumber air, sehingga diperlukan biaya yang besar untuk mengolah sumber air tersebut hingga dapat layak dikonsumsi. Persoalan sanitasi memang tidak bisa berdiri sendiri. Keberadaannya sangat erat berhubungan dengan kebutuhan air bersih. Tanpa adanya dukungan tersebut pembangunan sektor sanitasi akan berjalan tersendat. Selain sebagai benda sosial, air juga bersifat ekonomis. Artinya, semua orang harus dapat dan disisi lain persediaanya semakin terbatas. Sayangnya dalam 20 tahun terakhir ini sumber air kita justru jauh berkurang. Penggundulan hutan, pencemaran sampai cara bersanitasi yang buruk merupakan penyebab berkurangnya akses masyarakt terhadap air bersih. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka, terutama masyarakat pedesaan yang memanfaatkan sumber air yang tak terlindungi, seperti air sungai yang tercemar, air hujan ataupun sumur gali tanpa pelindung. Langkah Terbaik Bila kita sadari, pembangunan sektor sanitasi yang memadai serta diikuti perilaku hidup sehat masyarakat merupakan langkah terbaik dalam menghadapi berbagai ancaman penyakit. Dengan pelaksanaan program seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Sanitasi Masyarakat (Sanimas) yang sedang berjalan di berbagai daerah di Indonesia akan membawa masyarakat kita kepada perbaikan sanitasi keluarga. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta perluasan permukiman, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses sanitasi jelas tak dapat ditunda-tunda lagi. Pembangunan sektor sanitasi yang berwujud pengelolaan air limbah rumah tangga, termasuk penanganan tinja, serta sampah haruslah terintegrasi serta melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sumber : http://www.ampl.or.id/digilib/read/pembangunan-sanitasi-jangan-ditunda/22254

Sanitasi Buruk, Ancam Kehidupan

Awalnya hanya ada 10 rumah yang mempunyai dan memakai jamban. Munculnya rasa jijik, malu, dan berdosa menjadikan warga Ciseke, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, tidak mau lagi membuang kotoran sembarangan. Seorang spesialis sanitasi lingkungan dan air dari Unicef, Dr Hening Darpito, dalam laporannya menuliskan, dalam tempo sekitar empat bulan, sebanyak 138 keluarga yang menghuni 121 rumah di Ciseke mampu membebaskan diri dari buang air besar sembarangan. Mereka dengan sukarela dan sesuai kemampuannya sendiri membangun jamban dekat tempat tinggalnya. Kini mereka merasa lebih nyaman memiliki jamban di dekat rumah, tidak perlu repot ke kebun atau ke sungai jika perut sudah melilit. Kecamatan Cidahu ”tersohor” pada tahun 2005 karena munculnya penyakit polio. Penyebaran penyakit ini disebabkan lingkungan yang kotor, masyarakat membuang tinja sembarangan di sungai, kolam, dan kebun. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi kemudian mencoba menerapkan pendekatan pembangunan sanitasi total berbasis masyarakat di salah satu dusun di Ciseke. Manusia membuang kotoran karena merasa tinja tidak ada manfaatnya. Tinja dijauhkan dari dirinya karena merasa terganggu, berbau, tidak enak dipandang, dan bagi yang tahu dapat menyebabkan penyakit. Ketika menjauhkan tinja dari dirinya, berarti mendekat kepada orang lain, bisa saja anaknya, keluarganya, ataupun tetangganya. Pemahaman inilah yang diangkat fasilitator dengan cara membantu masyarakat menghitung berapa ton tinja orang satu kampung setiap hari yang dibuang di kebun, kolam, dan sungai. Betapa jahat perbuatan buang air besar sembarangan yang menyebabkan orang lain terganggu, tidak nyaman, bahkan menjadi sakit. Warga merasa jijik dan malu dijadikan ”pintu masuk” dalam pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat. Warga pun diajak mendiskusikan hal tersebut dan diajak melakukan perubahan dengan membangun jamban. Meskipun melalui argumentasi yang alot—ada yang setuju, ada yang tidak setuju karena keterbatasan penghasilan—warga pun akhirnya sepakat membangun jamban dan septic tank. Pembangunan jamban dilakukan secara bergotong-royong. Melalui para pemimpin lokal, perubahan paradigma dan perilaku pun bisa dilakukan. Departemen Kesehatan melaporkan pada tahun 2007 tidak kurang 160 desa bebas dari perilaku buang air besar sembarangan, dan tahun 2008 sebanyak 200 kabupaten mencoba pendekatan ini di daerahnya. Perilaku kolektif Sanitasi total, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun, dapat dicapai bila setiap rumah tangga menghentikan praktik buang air besar sembarangan dan menggunakan jamban yang aman untuk pembuangan tinja. ”Selain itu, juga mencuci tangan dengan sabun, mengatur dan menyimpan air dan makanan dengan cara yang aman, mengatur limbah air domestik,” kata Kandun. Sanitasi total menargetkan semua masyarakat dan fokus pada perubahan perilaku kolektif. Masyarakat diajak untuk ikut merencanakan kebutuhan sanitasi dasarnya. Pendekatan seperti zaman dulu, yakni dengan membagi-bagi jamban, pompa dibikin tetapi dengan pendekatan proyek, menjadikan masyarakat tidak merasa memiliki sarana sanitasi tersebut. ”Jamban tidak digunakan, pompa air jebol karena masyarakat tidak punya rasa memiliki,” tambah Kandun. Masyarakat pun juga perlu diberi pemahaman pentingnya sanitasi dasar bagi kelangsungan hidup mereka. Jika mengabaikan hal ini, penyakit akan mengancam kehidupan. Dampak kesehatan Di Indonesia terdapat empat dampak kesehatan besar disebabkan oleh pengelolaan air dan sanitasi yang buruk, yakni diare, tipus, polio dan cacingan. Hasil survei pada tahun 2006 menunjukkan bahwa kejadian diare pada semua usia di Indonesia adalah 423 per 1.000 penduduk dan terjadi satu-dua kali per tahun pada anak-anak berusia di bawah lima tahun. Data dari Direktorat Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan menyebutkan, pada tahun 2001 angka kematian rata-rata yang diakibatkan diare adalah 23 per 100.000 penduduk, sedangkan angka tersebut lebih tinggi pada anak-anak berusia di bawah lima tahun, yaitu 75 per 100.000 penduduk. Kematian anak berusia di bawah tiga tahun 19 per 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya—salah satu penyebab kematian anak (lainnya karena ISPA/infeksi saluran pernapasan akut, dan komplikasi sebelum kelahiran)—data dari Profil Indonesia, 2003. Adapun kejadian tipus di Indonesia adalah 350-810 per 100.000 penduduk. Studi klinis rumah sakit menunjukkan bahwa angka kesakitan tipus adalah 500 per 100.000 penduduk dan laju kematian adalah 0,6 persen-5 persen. Kematian akibat polio telah terjadi di Indonesia (di Provinsi Jawa Barat) pada seorang anak laki-laki berusia di bawah dua tahun. Selain itu, prevalensi cacingan di Indonesia adalah 35,3 persen. Kerugian ekonomi sekitar 2,4 persen dari GDP atau 13 dollar AS per bulan per rumah tangga (studi Asian Development Bank 1998). Intervensi Empat intervensi untuk mencegah diare adalah pengolahan air dan penyimpanan di tingkat rumah tangga, melakukan praktik cuci tangan, meningkatkan sanitasi, dan meningkatkan penyediaan air. Setiap intervensi memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap diare. Data terkini dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 2006, menunjukkan bahwa berbagai intervensi perilaku melalui modifikasi lingkungan dapat mengurangi angka kejadian diare sampai dengan 94 persen melalui pengolahan air yang aman dan penyimpanan di tingkat rumah tangga dapat mengurangi angka kejadian diare sebesar 39 persen, melakukan praktik cuci tangan yang efektif dapat menurunkan angka kejadian diare sebesar 45 persen, meningkatkan sanitasi dapat menurunkan angka kejadian diare sebesar 32 persen, dan meningkatkan penyediaan air dapat menurunkan kejadian diare sebesar 25 persen. Selain tidak buang air besar sembarangan, dua hal penting lain yang bisa dilakukan semua anggota masyarakat adalah memasak air minum dan mencuci tangan. Kelihatannya sepele tetapi tidak semua orang melakukannya. Seorang panelis memaparkan, hampir semua rumah tangga memasak air untuk mendapatkan air minumnya. Dalam hal merebus, Indonesia memang lebih maju. ”Hampir semua memasak, tetapi sekitar 47,5 persen rumah tangga air minumnya ternyata mengandung E coli (Entamoba coli),” katanya. Bakteri E coli ini berbahaya bagi kesehatan karena menyebabkan gangguan perut. Proses mencuci tangan pun bisa menjadi persoalan bagi sebagian orang. Studi baseline Basic Human Services USAID terhadap 7.137 rumah tangga yang memiliki anak berusia di bawah tiga tahun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur (di 30 kabupaten/kota), ternyata hanya 77 persen yang memiliki sikap positif terhadap cuci tangan memakai sabun. Tidak semua orang bersikap positif. Untuk penyuluhan harus terus digencarkan. Data dari Depkes lebih memprihatinkan. Hanya sebagian kesil masyarakat yang mempraktikkan cuci tangan: 12 persen setelah buang air besar, 9 persen setelah membersihkan pantat bayi, 14 persen sebelum makan, 7 persen sebelum memberi makan anak, dan 6 persen sebelum menyiapkan makanan. Untuk meningkatkan presentasi masyarakat yang mempraktikkan cuci tangan, Depkes telah mengembangkan strategi baru ”cuci tangan pakai sabun” melalui kemitraan pemerintah-swasta. Hal ini sebelumnya telah terbukti meningkatkan kesadaran dan implementasi perilaku sehat yang baik di beberapa negara. Sumber : http://www.ampl.or.id/digilib/read/sanitasi-buruk-ancam-kehidupan/22244

Sanitasi Bagi Si Miskin, Jangan Hanya Mimpi!

Di dunia saat ini, menurut catatan WHO (2006), hampir 2,6 miliar orang di dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar dan 1,1 miliar orang kekurangan air bersih. Hal ini mengakibatkan orang miskin menjadi sakit akibat sanitasi yang buruk. Sangat sulit membayangkan kerugian yang terjadi jika kita sekeluarga sakit hanya gara-gara mengonsumsi air yang tidak sehat akibat sistem saluran pembuangan air limbah di lingkungan kita tidak benar. Bayangkan, bila hal itu terjadi pada sebagian besar penduduk Indonesia. Data BPS (2004) menyatakan bahwa proporsi rumah tangga di perkotaan yang menggunakan septic tank dan cubluk adalah 80,45 persen dan di perdesaan sebesar 57,26 persen (tidak mempertimbangkan kualitas sarana) dengan tingkat kepemilikan jamban keluarga di perkotaan 73,13 persen dan di perdesaan 53,1 persen. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup (2003) menyatakan, hanya 11 kota yang memiliki sistem sanitasi perpipaan terpusat dan hanya 13,9 persen penduduk yang mendapatkan akses terhadap sistem sewerage (pengolah air limbah). Kemiskinan dan sanitasi Air dan sanitasi adalah hal utama di dalam proses pembangunan. Hal ini berkaitan erat dengan kesehatan, nutrisi, pendidikan, keluarga, peran wanita, dan lingkungan serta pengurangan kemiskinan. Tanpa ketepatan di dalam pengelolaan air dan akses terhadap air bersih dan sanitasi, pengurangan kemiskinan tidak akan terjadi. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi akan mengakibatkan si miskin akan menjadi semakin menderita. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir menurut Bappenas dan Water and Sanitation Program-East Asia and Pacific (WSP-EAP), pemerintah hanya menyediakan sekitar 820 juta dolar AS untuk sektor sanitasi. Anggaran ini sangatlah minim bila dibandingkan dengan anggaran sektor air bersih yang besarnya mencapai 6 miliar dolar AS untuk periode yang sama. Padahal, kedua sektor itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Rendahnya akses akan menimbulkan konsekuensi terhadap meningkatnya biaya dalam pengobatan sehingga masyarakat tidak bisa melakukan saving terhadap pendapatannya serta akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja yang cenderung akan menurun. Laporan Asian Development Bank (ADB) menyatakan, kerugian ekonomi yang terkait sanitasi yang buruk diperkirakan Rp 42,3 triliun per tahun atau setara dengan hilangnya pendapatan tiap rumah tangga Indonesia sebesar 100 ribu rupiah per bulannya. Angka kerugian ini akan semakin meningkat lagi bila dampak tidak langsung dari sanitasi yang buruk ikut diperhitungkan. Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi serta promosi higienitas akan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, perbaikan kualitas air, dan sanitasi. Selain itu, juga secara tidak langsung akan meningkatkan peluang peningkatan pendidikan. Di sektor ekonomi, peningkatan akses berarti juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Keuntungan pendapatan (baik bagi rumah tangga maupun pemerintah) akan berpengaruh terhadap pengurangan biaya kesehatan dan menambah produktivitas kerja karena waktu kerja yang selama ini berkurang digunakan oleh masyarakat untuk mengantre air menjadi lebih efektif digunakan untuk bekerja.yang pada akhirnya akan ikut membantu di dalam proses pengentasan kemiskinan. Bukan sekadar mimpi Bila dilihat kondisi sanitasi di Indonesia saat ini, tampak bahwa banyak persoalan yang harus segera dibenahi. Mulai dari persoalan sampah yang selama ini selalu menjadi ganjalan bagi kabupaten/kota dalam proses pengelolaannya, rendahnya prioritas pembangunan sektor sanitasi, serta kurangnya kebijakan dan peraturan sektor sanitasi hingga minimnya cakupan layanan fasilitas sanitasi. Sebenarnya hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, sebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas sanitasi ditenggarai juga merupakan salah satu aspek semrawutnya persoalan sanitasi di Indonesia. Sudah saatnya, semua kebijakan lebih terintegrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat disertai pengawasan yang ketat di dalam penerapannya. Ini semua bukan mimpi, tapi kenyataan yang harus dihadapi. Ketika kota-kota lain di Asia telah menggunakan sewerage system, sungguh ironis kita (warga Kota Bandung) masih senang menggunakan septic tank, padahal sewerage system sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1910-an dan PDAM Kota Bandung sendiri memiliki instalasi pengolahan air kotor yang terluas di Asia. Dengan sewerage system dan septic tank komunal yang berfungsi untuk mengumpulkan air tinja dari rumah-rumah dan mengolahnya sampai mencapai baku mutu efluen yang ditetapkan, septic tank tidak diperlukan lagi sehingga potensi pencemaran air tanah akan berkurang dan biaya pengolahan air tidak akan meningkat. Sewerage system terdiri dari sambungan rumah, saluran pengumpul, dan instalasi pengolahan. Identifikasi faktor kemiskinan yang berkaitan erat dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang terperinci juga diperlukan, termasuk pertimbangan keadilan dan keberlanjutan. Keadilan adalah elemen penting bagi pengentasan kemiskinan, karena merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat miskin mampu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti pelayanan publik, akses pendanaan bagi pembuatan sistem sanitasi dasar, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Banyak hal bisa dilakukan bagi peningkatan akses sanitasi untuk masyarakat miskin, di antaranya adalah pelibatan setiap stakeholder dari mulai proses perencanaan hingga pelaksanaan, kemudahan pendanaan, keefektifan penerapan sistem sanitasi, penerapan kebijakan dan peraturan-peraturan pendukung serta kehendak dari setiap individu untuk berbuat lebih baik lagi. Tugas utama pemerintah kabupaten dan kota adalah menyusun kebijakan tentang arah, rencana, dan target perbaikan sanitasi serta memastikan tidak terjadinya tumpang tindih dalam upaya perbaikan sanitasi yang ada. Semoga sanitasi bagi si miskin tidak hanya menjadi sekadar mimpi belaka. Sumber : http://www.ampl.or.id/digilib/read/sanitasi-bagi-si-miskin-jangan-hanya-mimpi-/22214