Dari 260 Kabupaten Prioritas Stunting, 111 Tidak Manfaatkan DAK bidang Sanitasi

Pemerintah Pusat meminta kepala daerah memanfaatkan semaksimal mungkin dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung percepatan penurunan stunting. “Pemerintah telah mengucurkan anggaran, baik melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga, maupun melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan alokasi yang cukup besar dan ini merupakan tanggung jawab bersama K/L maupun Pemda,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Webinar Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan APBD 2022 untuk Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Senin 24 Mei 2021. Menkeu berharap anggaran tersebut betul-betul bisa menghasilkan dampak penurunan stunting bagi anak-anak Indonesia, dengan saling berkoordinasi dan berkolaborasi karena stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu K/L atau satu daerah. Sri Mulyani memaparkan, TKDD pada APBN 2020 telah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp1,9 triliun dengan realisasi senilai Rp1,8 triliun untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi. Untuk DAK Non Fisik sebesar Rp2,7 triliun dan memiliki realisasi dengan nilai yang sama untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).about:blank Sri Mulyani menyebut TKDD tersebut telah disusun dengan desain transfer yang konvergen untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD dalam penanggulangan stunting melalui penerbitan PMK Nomor 61/PMK.07/2019. Aturan tersebut dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Dengan adanya PMK tersebut, kata Sri Mulyani, maka proses perencanaan dan penganggaran pengalokasian TKDD dapat dilakukan secara terintegrasi antar berbagai sumber TKDD dengan fokus alokasi penanganan stunting yang terkoordinasi. Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1465256/dari-260-kabupaten-prioritas-stunting-111-tidak-manfaatkan-dak-bidang-sanitasi/full&view=ok

Bank Dunia: Perbaikan Sanitasi Membantu Pengentasan Kemiskinan

Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim mengajak para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan segera dalam penyediaan akses layanan sanitasi dasar untuk masyarakat, sebagai salah satu langkah untuk memerangi kemiskinan. Pernyataan ini diberikan menjelang Pertemuan Musim Semi Kelompok Bank Dunia-IMF. “Kita berada di sini hari ini untuk mencegah jutaan kematian yang tidak perlu – yang kebanyakan menimpa anak-anak miskin – yang diakibatkan oleh buruknya sanitasi,” ujar Kim pada pertemuan global dengan menteri-menteri keuangan, air dan sanitasi, dalam siaran pers Bank Dunia yang diterima suara.com, Sabtu (12/4/2014). Kim menggarisbawahi bahwa Kelompok Bank Dunia tidak akan berhasil mencapai tujuannya – mengentaskan kemiskinan ekstrim pada 2030 dan meningkatkan kesejahteraan 40% kalangan termiskin – tanpa memperbaiki kondisi sanitasi, yang terkait langsung dengan kemiskinan. “Kelompok Bank Dunia akan mengerahkan sumberdayanya baik dalam hal pembiayaan maupun dalam perbaikan layanan,” ungkap Kim. Diperkirakan sejumlah 2,5 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap jamban layak atau sarana pembuangan limbah manusia. Ini termasuk 1 miliar penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai dan ladang, menyebarkan virus dan kuman dari tinja melalui makanan, air, dan pakaian. Keberjangkitan diare yang diakibatkan oleh hal tersebut menyebabkan kematian ribuan anak setiap harinya, dan dampak-dampak negatif lain, seperti terhambatnya pertumbuhan anak. Dampak-dampak ekonomi dari kematian, penyakit, dan kerugian industri dan lingkungan tidak kalah besarnya. Meski hampir 1,9 miliar penduduk dunia telah mendapatkan akses jamban layak sejak tahun 1990, sanitasi pada tingkat global tetap menjadi salah satu target Tujuan Pembangunan Milenium yang tidak tercapai sesuai harapan. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sanitasi dasar, dimana setengah dari populasi masyarakat perdesaan tidak memiliki akses sanitasi layak, dan dari 57 juta orang yang melakukan BABS, 40 juta diantaranya tinggal di perdesaan. Bank Dunia secara berkelanjutan telah mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi, melalui proyek-proyek air bersih dan sanitasi yang menerapkan pendekatan programatik skala kabupaten/kota. “Pendekatan ini memperkuat lembaga-lembaga pemerintah daerah dan menggalang kerjasama antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku sanitasi dan peningkatan pasokan produk-produk sanitasi melalui penguatan pasar. Pendekatan berbasis kabupaten/kota seperti ini akan membantu Indonesia mencapai target cakupan sanitasi 100%,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves. Sumber : https://www.suara.com/bisnis/2014/04/12/130954/bank-dunia-perbaikan-sanitasi-membantu-pengentasan-kemiskinan

Studi: Sanitasi Buruk Lebih Mematikan Ketimbang AIDS

Suara.com – Kanker payudara dan AIDS seringkali menjadi momok yang mematikan bagi perempuan. Tapi nyatanya sebuah penelitian justru mengungkap bahaya sanitasi buruk lebih mematikan dibanding dua kasus di atas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh WaterAid, sebuah organisasi yang bergerak untuk mengatasi masalah akses air bersih, disebutkan bahwa sanitasi merupakan hal penting yang menjadi corong untuk setiap kehidupan. Peneliti menghubungkan kasus kematian perempuan saat melahirkan, kurang gizi hingga pertikaian rumah tangga dengan akses air bersih di lingkungannya. Hasilnya pun sangat mencengangkan. Sebanyak 800 ribu perempuan setiap tahun meninggal, utamanya disebabkan karena gangguan pencernaan yang berkaitan dengan akses air bersih yang sulit. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa sanitasi yang buruk bisa meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan (ISPA) dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) pada perempuan. Barbara Frost selaku CEO waterAid mengatakan bahwa akses air bersih dan sanitasi memainkan peranan penting terhadap tingkat kematian ibu dan bayi di negara berkembang. Pasalnya akses air bersih yang sulit di beberapa negara berkembang kerap memicu infeksi saat perempuan melahirkan. “Edukasi tentang pentingnya akses mendapatkan air bersih harus terus digalakkan. Jangan sampai menunggu lebih banyak lagi kematian yang sia-sia,” kata Barbara. Menurut data yang dihimpun WaterAids, sebanyak 1 miliar perempuan di dunia tidak memiliki akses sanitasi yang baik. Sedangkan 370 juta jiwa hingga kini belum mendapatkan akses untuk air bersih. Sumber : https://www.suara.com/health/2015/03/08/174052/studi-sanitasi-buruk-lebih-mematikan-ketimbang-aids

Atasi Banjir, HELP Bahas Tentang Sanitasi

Pertemuan High-level Expert and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP) yang berlangsung 31 Oktober dan 1 November 2016 di Indonesia akan menghasilkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Rekomendasi tersebut terkait penanganan bencana khususnya bencana terkait air seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami untuk selanjutnya disebarkan kepada kepala negara dunia, sebagai komitmen global dan diimplementasikan di negara masing-masing. “Rekomendasi HELP akan diberikan pada Sekjen PBB dan akan disebarkan kepada para kepala Negara, sebagai komitmen global supaya dapat mengimplementasikan di Negara masing-masing khususnya mengenai bencana-bencana yang berhubungan dengan air seperti banjir, tsunami, kekeringan dan tanah longsor agar menjadi kebijakan di negaranya masing-masing,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono disela pertemuan ke-8 HELP hari ke-2 di Jakarta, Selasa (1/11/2016). HELP sendiri didirikan untuk membantu komunitas internasional, pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam memobilisasi dukungan politik dan sumber daya. Oleh karena itu, kata Basuki, penting sekali untuk mempromosikan tindakan nyata dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, memastikan koordinasi dan kolaborasi menetapkan tujuan dan sasaran umum, memantau kemajuan, dan mengambil langkah-langkah efektif yang ditujukan dalam mengatasi berbagai masalah air dan bencana.Pemda Didorong Sediakan Aset Tanahnya untuk Perumahan Subsidi Pertemuan HELP hari ke dua ini membahas mengenai pembiayaan untuk mengatasi bencana air, panel tingkat tinggi tentang air dan sanitasi, pengalaman khusus dari Korea, Belanda, Dewan Air Dunia dan dari Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam menghadapi bencana, serta teknologi terbaru dan pengetahuan ilmiah akan air dan bencana. “Selain itu juga dibahas evaluasi dampak lingkungan di wilayah sungai atau daerah aliran sungai untuk melindungi kehidupan dan aktivitas manusia, serta untuk memastikan keberlanjutannya terutama di kota-kota di mana sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah sungai,” tambah Menteri Basuki. Sementara itu, Mantan Perdana Menteri Republik Korea Han Seung Soo yang menjadi Chairman HELP mengatakan bahwa bencana Tsunami Aceh 2004 dan rekonstruksi bencana yang dilaksanakan oleh Indonesia menjadi salah satu alasan kenapa pertemuan kali ini dilaksanakan di Indonesia. “Setiap tahunnya kami melakukan dua atau tiga pertemuan di beberapa Negara di dunia, pertemuan sebelumnya dilaksanakan di Rotterdam (Belanda) dan selanjutnya akan dilaksanakan di Tiongkok,” tutur Han. Selain menggelar pertemuan pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2016, anggota HELP nantinya akan diajak untuk mengunjungi Aceh pada 2-3 November 2016 sebagai contoh dari wilayah yang berhasil bangkit dari bencana yang disebabkan oleh air. Saat ini anggota HELP terdiri dari 34 orang anggota yang berasal dari 18 negara, dimana terdapat 6 orang anggota yang setara dengan level menteri yaitu Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadimuljono, Mantan Perdana Menteri Republik Korea (Selatan) Han Seung –Soo, Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Schultz van Haegen, Menteri Air dan Irigasi Tanzania Gerson Lwenge, Wakil Menteri Infrastruktur, Transporatasi dan Pariwisata Jepang Masafumi Mori dan Komandan Jenderal Angkatan Darat US Letjen Todd T. Semonite. Sumber : https://www.suara.com/bisnis/2016/11/02/090937/atasi-banjir-help-bahas-tentang-sanitasi

Renovasi Rumdin Anies Rp 2,4 Miliar, PSI: Warga Grogol Lebih Butuh Sanitasi

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menilai pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya memperbaiki masalah sanitasi warga Tajung Duren, Grogol, Jakarta Barat ketimbang merenovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, persoalan sanitasi warga Tanjung Duren lebih penting jika dibandingkan merenovasi rumah dinas Anies yang mencapai Rp 2,4 miliar. “Menurut saya lebih penting untuk kita memperbaiki sanitasi warga di daerah Grogol yang sempat diberitakan daripada menganggarkan perbaikan rumah gubernur. Urgensi-nya lebih baik dianggarkan untuk sanitasi warga di Grogol,” kata William saat dihubungi, Senin (7/10/2019). William mengatakan anggaran renovasi rumah dinas Anies yang mencapai miliaran rupiah itu perlu dikaji kembali. Apalagi ditengah persoalan sanitasi yang dihadapi warga Tanjung Duren. “Anggaran spesifik itu harus dikaji lagi urgensi-nya seperti apa. Apakah memang harus dibutuhkan di tengah adanya daerah Kampung warga di Grogol yang kurang sanitasi,” ujarnya. Soal masalah sanitasi di permukiman warga Tanjung Duren, William mengklaim akan mengecek apakah sudah ada anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika belum, maka kata dia, perlu segera dianggarkan. “Harus dicek dulu apakah sudah dianggarkan atau belum. Kalau belum dianggarkan, kalau sudah dianggarkan kita harus cek dulu serapannya apakah sudah diserap dengan baik atau enggak,” ucapnya.closehttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.506.0_en.html#goog_243730163 suara.com|id_suara_curation_desktop Sebelumnya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta berencana merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Nilai anggaran pengerjaannya bahkan mencapai Rp 2,422 miliar. Di sisi lain, warga Gang Sekretaris RT 15, RW 07, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun sanitasi yang sehat di wilayah mereka.https://geo.dailymotion.com/player/x4ujk.html?video=x7m9zwm&customConfig[customParams]=custom&actionInfo=false&mute=true&dmPubtool=customembed-v2about:blank Salah satu warga, Mila yang mengaku sudah 18 tahun tinggal di Gang Sekretaris mengungkapkan, Anies pernah mengunjungi kampung mereka saat masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Sumber : https://www.suara.com/news/2019/10/07/112221/renovasi-rumdin-anies-rp-24-miliar-psi-warga-grogol-lebih-butuh-sanitasi