Lewat Program Sandes, 629 KK di Depok Kini Miliki Sanitasi Layak

Salah satu septic tank yang dibangun melalui program Sandes di Kecamatan Sawangan. (Foto: istimewa). berita.depok.go.id – Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui program Sanitasi Perdesaan (Sandes) tahun 2021 di Kota Depok sudah rampung. Berkat bantuan tersebut, kini sebanyak 629 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 10 kelurahan, bisa memiliki sanitasi yang layak. Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Sukanda menjelaskan, tahun ini Kota Depok mendapat bantuan pembangunan septic tank individu dan komunal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan ini dialokasikan untuk 10 kelurahan yaitu Depok, Rangkapan Jaya, Bojongsari, Serua, Pasir Putih, Bedahan, Mekarjaya, Pangkalan Jati Baru, Cisalak Pasar, dan Duren Seribu. “Alhamdulillah, semuanya sudah rampung 100 persen tahun kemarin. Penunjukkan 10 lokasi ini dalam rangka mengintervensi daerah stunting di Kota Depok sesuai Surat Keputusan (SK) Pak Wali Kota,” jelasnya kepada berita.depok.go.id, Kamis (06/01/22). Sukanda menuturkan, pembangunan septic tank dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing-masing kelurahan. Sambungnya, tahun depan akan dibentuk Kelompok Penerima dan Pengelola (KPP) Air Limbah Domestik untuk 10 lokasi tersebut. “Hal ini dilakukan supaya septic tank individu dan komunal yang sudah dibangun tetap terpelihara dengan baik,” terangnya. Dia menambahkan, tugas KPP nantinya untuk memastikan sarana yang sudah dibangun pemerintah dapat terpelihara dengan baik. Termasuk, melakukan penambahan jaringan perpipaaan maupun pengoperasian septic tank komunal jika ada yang macet atau tersumbat. Sumber : https://berita.depok.go.id/pemerintahan/lewat-program-sandes-629-kk-di-depok-kini-miliki-sanitasi-layak-9934

Hari Toilet Sedunia: Menengok Sanitasi Provinsi Sulsel dalam Angka

Makassar, IDN Times – 19 November lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingati Hari Toilet Sedunia yang sudah memasuki tahun keempat. Kampanye ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan sistem sanitasi yang turut mencakup pengolahan limbah rumahan, limbah padat, pengaturan air hujan, kebersihan lingkungan, hingga mencuci tangan. Semuanya juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang PBB yang biasa disebut Suistanable Development Goals (SDGs). Pemerintah Indonesia pun tak ingin ketinggalan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dibuat pun dibuat, demi mendukung Poin ke-6 SDGs. Empat tahun pasca pelaksanaan PP tersebut, bagaimana kondisi sanitasi di provinsi Sulawesi Selatan? Berikut ini penjabaran singkatnya berdasarkan data terbaru Departemen Kesehatan RI, UNICEF serta Bappenas.

1. 73 persen: Rumah yang memiliki akses sanitasi layak

Hari Toilet Sedunia: Menengok Sanitasi Provinsi Sulsel dalam AngkaDesignRumah.co.id Daftar pendek ini dibuka dari persentase jumlah rumah/tempat tinggal di seluruh Sulawesi Selatan dengan akses sanitasi memadai. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2017 menunjukkan angka mencapai 73 persen, atau di peringkat 7 nasional. Sedikit lebih baik dari Sulawesi Utara (72,83 persen), namun tertinggal dari Kalimantan Timur (76,73 persen). Dengan total penduduk mencapai 9,5 juta jiwa (DPPS Sulsel 2017), berarti masih ada sekitar 2,5 juta lagi yang hidup tanpa sanitasi memadai. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan kesenjangan fasilitas antara area perkotaan dan pedesaan, belum lagi berbicara masalah disparitas sosial yang masih mengemuka.

2. 67,48 persen: Desa/Kelurahan pelaksana program berbasis masyarakat

Hari Toilet Sedunia: Menengok Sanitasi Provinsi Sulsel dalam AngkaDitjen Cipta Karya Program ini bertujuan untuk mengubah prilaku higienis serta melalui pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, atau biasa disingkat menjadi STBM. Ada lima pokok dari program tersebut, antara lain:
  1. Stop Buang Air Sembarangan
  2. Cuci Tangan Pakai Sabun
  3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
  4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga
  5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga
Data terbaru menunjukkan jika 67,48% masyarakat Sulsel telah menjalankan program ini. Kendati masih terbentur jumlah personil kesehatan dan kesadaran dari peserta, Depkes optimis angka ini bakal melejit mengikuti tren positif nasional sejak empat tahun ke belakang.

3. 76,34 persen: Rumah dengan akses air layak minum

Hari Toilet Sedunia: Menengok Sanitasi Provinsi Sulsel dalam AngkaPixabay.com/id/botolairminum Akses air minum tak bisa dilepaskan dari topik seputar sanitasi. Ketiadaan fasilitas pembuangan layak turut berimbas pada level higienis air yang digunakan sehari-hari, terutama dalam aktivitas Mandi Cuci Kakus (MCK). Organisasi kesehatan dunia WHO secara gamblang mengatakan jika 58 persen kasus diare akut yang terjadi di seluruh dunia adalah imbas dari konsumsi air tak layak minum. Lebih jauh, UNICEF menambahkan jika ada setengah juta jiwa balita yang harus meregang nyawa setiap tahun akibat penyakit ini. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan sistem sanitasi turut berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang kini memiliki akses air bersih yakni 76,34 persen. Namun sekali lagi, ada masalah ketimpangan sosial serta kondisi alam yang turut mempengaruhi angka tersebut.

4. 30,61 persen: Persentase sekolah dengan akses jamban dasar

Hari Toilet Sedunia: Menengok Sanitasi Provinsi Sulsel dalam AngkaAndiArifayani.com Sekolah adalah salah satu garda terdepan kampanye sanitasi nasional. Mulai dari air, jamban yang layak hingga kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Di tangan generasi muda, harapan masyarakat dengan level kesehatan tinggi ditaruh. Namun, proses mewujudkannya masih perlu kerja keras. UNICEF, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merilis sebuah data pada akhir tahun lalu perihal jumlah sekolah (semua jenjang) di Sulsel dengan akses jamban dasar. Hasilnya masih di bawah harapan, yakni hanya 30,61 persen. Yang lebih banyak justru sekolah dengan akses terbatas yakni 57,67% sementara nihil akses sama sekali yakni 11,71%. Kendati cakupan sumber air sudah dalam tingkat layak (84%), UNICEF menggarisbawahi pentingnya integrasi prinsip keadilan antara wilayah perkotaan dan terpencil.

5. 57,43 persen: Indeks sanitasi sekolah seluruh jenjang

Hari Toilet Sedunia: Menengok Sanitasi Provinsi Sulsel dalam AngkaIDN Times/Dian Nofika Nugroho Nah, walau meningkatkan akses jamban sekolah masih menjadi pekerjaan vital seluruh pihak terkait, indeks sanitasi sekolah seluruh jenjang sudah dalam tingkat memuaskan yakni 57,43 persen. Sulawesi Selatan duduk di peringkat 14 dari total 34 provinsi. UNICEF sendiri menaruh perhatian besar dalam hal sanitasi sekolah. Dalam rilis bertarikh Desember 2017, pemerintah pusat diminta lebih meningkatkan pemahaman kepada jajaran personil pemerintah daerah atas ancaman kesehatan apabila sanitasi sekolah tidak masuk dalam daftar prioritas utamanya. Yang harus dicamkan dalam benak, SDGs adalah program jangka panjang. Angka-angka di atas masih bisa meningkat seiring waktu. Namun hal utama adalah kerjasama pihak-pihak terkait, baik instansi lokal hingga badan internasional. Sumber : https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/achmad-hidayat-alsair/hari-toilet-sedunia-menengok-sanitasi-provinsi-sulsel-dalam-angka/5

Bappenas Butuh Dana Rp404 Triliun untuk Perbaikan Sanitasi Indonesia

Jakarta, IDN Times – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana hingga Rp404 triliun dalam memperbaiki masalah sanitasi air minum di Indonesia. “Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk menciptakan pendanaan yang inovatif, efektif, dan efisien, termasuk mengoptimalkan sumber sumber pendanaan yang ada,” kata Suharso dalam acara Konferensi Sanitasi dan Air Mineral Nasional 2019 di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (2/12). Dalam konferensi tersebut, Suharso juga menyinggung ada sejumlah permasalahan serta solusi sanitasi dan air minum di Indonesia.

1. Masalah sanitasi di Indonesia

Bappenas Butuh Dana Rp404 Triliun untuk Perbaikan Sanitasi IndonesiaIDN Times/Istimewa Suharso mengatakan lembaga atau penyedia layanan air bersih dan limbah domestik masih kurang secara tata kelola. Kedua, ia menilai pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum belum direncanakan dengan baik. “Seringkali infrastruktur sanitasi dan air minum yang dibangun tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” katanya. Suharso juga menggarisbawahi kurangnya kesadaran masyarakat akan sanitasi dan air minum yang layak. Hal itu dinilai berpengaruh pada perilaku hidup sehat masyarakat.

2. Perbaikan mutu sanitasi di Indonesia

Bappenas Butuh Dana Rp404 Triliun untuk Perbaikan Sanitasi IndonesiaPexels.com/Pixabay Untuk perbaikan mutu sanitasi dan air minum, pemerintah menargetkan pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik, baik terpusat maupun setempat. Target lainnya, pembangunan 10 juta sambungan ke rumah tangga. Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas institusi penyedia layanan, seperti penyehatan PDAM dan perusahan daerah pengelolaan air limbah. Untuk itu, perlu penyusunan regulasi dan kerangka kebijakan terkait sanitasi dan air minum. “Ini melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pengembangan lebih lanjut pendanaan kreatif melalui KPBU, hibah berbasis kinerja, penjaminan pendanaan PDAM dan subsidi bunga, serta mikrokredit,” ujar Suharso.

3. Rencana 4 tahun pemerintah bereskan masalah sanitasi

Bappenas Butuh Dana Rp404 Triliun untuk Perbaikan Sanitasi IndonesiaMenteri Bappenas Suharso di Konferensi Sanitasi dan Air Mineral Nasional 2019 (IDN Times/Shemi) Dalam rancangan RPJMN 2020-2024, pemerintah akan fokus untuk meningkatkan target akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan, yaitu 90 persen akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya akses aman  sebesar 20 persen, dan praktek BABS mencapai nol persen. Sumber : https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/bappenas-butuh-dana-rp404-triliun-untuk-perbaikan-sanitasi-indonesia/3

Baru 39 Persen Akses Sanitasi di Palembang Layak Pakai

Palembang, IDN Times – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menjalankan pengelolaan limbah menjadi air bersih di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Sei Selayur, Rabu (4/11/2020) kemarin. IPAL itu juga akan meningkatkan sanitasi air limbah di Palembang yang masih minim. Menurut Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IPAL Sei Selayur untuk dikelola Pemkot Palembang bakal menerapkan dua sistem. “Pertama yang berkaitan dengan sampah solid waste dan air, atau waste water. Saat ini kita sedang membangun sanitasi waste water atau air limbah,” ujarnya.

1. Baru 39 air bersih di Palembang layak pakai

Baru 39 Persen Akses Sanitasi di Palembang Layak Pakai Pembukaan pembangunan IPAL di Palembang (IDN Times/Humas Kominfo) Ia mengatakan, penanganan air limbah pun dibagi menjadi beberapa teknis. Tidak hanya skala perkotaan, tapi ada juga skala pedesaan seperti sanitasi berbasis desa atau kelurahan, dan sanitasi berbasis masyarakat atau komunal. Khusus di Palembang, air bersih dan sanitasi memiliki akses 70 persen. Angka tersebut terbilang tinggi bila dibandingkan dengan kota lain di Indonesia. “Namun yang layak pakai baru 39 persen,” kata dia.

2. Klaim pemerintah konsisten lakukan pembangunan

Baru 39 Persen Akses Sanitasi di Palembang Layak Pakai Pembukaan pembangunan IPAL di Palembang (IDN Times/Humas Kominfo) Sedangkan secara keseluruhan di Indonesia, persentase air bersih rata-rata memiliki 84 persen dengan akses sanitasi hingga 74 persen. Mengingat angka nasional yang lumayan baik, pemerintah pun gencar melakukan pembangunan IPAL di setiap kota, termasuk Palembang yang menjadi pembangunan terpadu pertama. “Apa yang akan dibangun hari ini menjadi bukti keseriusan pemerintah setempat dalam penanganan limbah di kotanya,” terangnya.

3. Anggaran pembangunan IPAL capai Rp1,2 triliun

Baru 39 Persen Akses Sanitasi di Palembang Layak Pakai Pembukaan pembangunan IPAL di Palembang (IDN Times/Humas Kominfo) Pembangunan IPAL Palembang bersumber dari dana hibah. Selain itu, pemerintah pusat, Pemkot maupun Provinsi juga mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan total Rp1,2 triliun. “Pemerintah setempat juga harus mengucurkan anggaran agar pembangunan IPAL ini berjalan. Dengan komposisi APBN 55 persen dan APBD 35 persen, tergantung realisasi kebutuhan di lapangan,” jelas dia.

4. Terima dana bantuan dari Australia sebesar Rp450 miliar

Baru 39 Persen Akses Sanitasi di Palembang Layak Pakai Pembukaan pembangunan IPAL di Palembang (IDN Times/Humas Kominfo) Mengapresiasi dukungan pembangunan IPAL, Wali Kota (Wako) Palembang menyampaikan terima kasih kepada pihak yang turut membantu. Dirinya bersyukur karena Palembang menjdi satu-satunya kota di Indonesia yang mendapat hibah dari Pemerintah Australia. Sumber : https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/baru-39-persen-akses-sanitasi-di-palembang-layak-pakainbsp/4

Septic Tank tak Disedot Tiga Tahun, Ini Bahaya Mengintai

Metro, IDN Times – Kota Metro meluncurkan Kick off Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Peluncuran kick off LLTT dipimpin langsung Wali Kota Metro H A  Pairin di kantor pemkot setempat ini juga berlangsung secara dalam jaringan (daring) pada (18/1/2021). Kegiatan ini dihadiri SNV Netherland Development Organization, Aparatur Sipil Negara (ASN) se-kota Metro dari tingkat dinas, kecamatan dan kelurahan. Program dari Provinsi Lampung ini sebagai upaya mewujudkan sanitasi aman. Program LLTT menekankan pemilik bangunan di Kota Metro meliputi rumah tangga dan kantor-kantor, untuk melakukan sedot tinja secara regular, minimal satu kali dalam tiga tahun. Selain itu ASN Kota Metro menjadi pionir pelanggan awal LLTT guna menjadi agent of change di masyarakat.

1. Kota Metro targetkan pembangunan sanitasi layak dan aman lebih tinggi dari target provinsi

Septic Tank tak Disedot Tiga Tahun, Ini Bahaya MengintaiIlustrasi instalasi pengolahan lumpur tinja. (tangerangkota.go.id) Pairin menyampaikan, peluncuran layanan LLTT dapat memberikan pengaruh besar untuk meningkatkan akses sanitasi aman di Kota Metro. Apalagi kota ini 2019 lalu berhasil mencanangkan terbebas buang air besar sembarangan atau ODF. “LLTT ditujukan untuk mengurangi rembesan lumpur tinja yang masuk ke lingkungan. Upaya ODF saja tidak cukup, musti ditingkatkan menjadi sanitasi aman. Aman bagi manusia dan aman bagi lingkungan kita bersama,” jelasnya. Untuk mendukung target RPJMN 2024, Kota Metro menargetkan pembangunan sanitasi 95 persen layak dan 12 persen sanitasi aman. Target ini lebih tinggi dari target diberikan provinsi Lampung yaitu 90 persen layak dan 10 persen sanitasi aman.

2. Bahaya septic tank tidak disedot lebih dari tiga tahun

Septic Tank tak Disedot Tiga Tahun, Ini Bahaya MengintaiPeluncuran Kick off program layanan lumpur tinja terjadwal di Kota Metro menjadi yang pertama di Lampung (IDN Times/Istimewa) Kepala Bappeda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, menyampaikan, pemerintah dan masyarakat harus merubah mindset mengenai penyedotan septic tank. Bappeda saat ini sudah memiliki rencana membuat arisan septic tank untuk mensukseskan LLTT. “Selama ini kita bangga jika septic tank gak disedot 10-20 tahun. Ubah mindset itu karena tiga tahun gak disedot maka bakteri ecolinya bisa mengontaminasi tanah dan sumber air di rumah,” terangnya. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Yerry Noer Kartiko, menyampaikan, saat ini keluhan terkait pencemaran sumur karena rembesan septic tank semakin banyak. Untuk itu, perlu dipastikan septic tank di rumah kedap. Ia menambahkan, hal ini sudah masuk dalam Perda 15 terkait pengelolaan air limbah Kota Metro. Perda ini mengatur septic tank harus kedap dan disedot minimal satu kali dalam tiga tahun. “LLTT menjadi momentum juga untuk mengecek kembali standar septitank di rumah kita,” jelas Yerry.

3. LLT bukan ajang kompetisi dengan operator swasta

Septic Tank tak Disedot Tiga Tahun, Ini Bahaya Mengintaihukum online.com Urban Sanitation Specialiat SNV sekaligus Koordinator WASH SDGs di Lampung, I Nyoman Suartana, menyampaikan Metro memiliki modalitas kuat menyukseskan program LLTT. Itu lantaran Metro memiliki Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, Pokja dan Garda sanitasi dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan Air Limbah Domestik. Nyoman pun menyampaikan diluncurkan LLTT bukan untuk berkompetisi dengan operator swasta. “Justru menjadi momentum untuk merangkul swasta untuk mensukseskan program ini,” tambahnya. Bambang Pujitmoko, WASH advisor SNV menambahkan, adanya program ini Metro berpotensi menjadi tempat belajar bagi kota-kota lainnya. Sebab kick off LLT menjadi yang perama di Provinsi Lampung.

4. Pemerintah harus menjadi pioner sukseskan program LLTT

Septic Tank tak Disedot Tiga Tahun, Ini Bahaya MengintaiIDN Times/Istimewa Wali Kota Metro, Pairin memberikan empat arahan kepada masyarakat Metro terkait layanan LLTT. Pertama, pencapaian ODF di kota setempat merupakan kerja sama  baik antara OPD dan menjadi capaian bersama. Kedua, seluruh ASN di Kota Metro diharapkan dapat memberikan contoh mendukung LLTT sebagai program strategis pemerintah. Ketiga, seluruh ASN yang memiliki rumah di kota ini agar berlangganan LLTT. Keempat, setiap kepala OPD agar dapat menjadwalkan sosialisasi LLTT kepada seluruh ASN yang dibawahinya. Kepala Bappeda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, mengatakan, perubahan perilaku harus dimulai dari pemerintah, tidak selalu menyasar ke masyarakat terlebih dahulu. “Untuk itulah ASN di Kota Metro dijadikan pionir untuk mensukseskan program LLTT, guna memberi contoh kepada masyarakat,” jelasnya Sumber : https://lampung.idntimes.com/news/lampung/silviana-4/septic-tank-tak-disedot-tiga-tahun-ini-bahaya-mengintai/4